Hargo.co.id -Â Saat ini di Jakarta diketahui terdapat 10 proyek infrastruktur yang bermasalah alias tidak memilik analisis dampak lalu lintas (Amdal-Lalin). Enam di antaranya milik Pemprov DKI dan selebihnya berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat.
Kendati bermasalah, proyek itu tetap diminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk dilanjutkan. Alasannya, proyek itu untuk kepentingan publik.
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, enam proyek yang dikerjakan Pemprov telah ditarget menyelesaikan amdal pada bulan November 2017. Sementara pihaknya akan mengeluarkan surat rekomendasi teknis (rekomtek) kepada Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
LRT, proyek pemerintah pusat di Jakarta yang sedang dikerjakan. (Salman Toyibi/ Jawa Pos)
“November ini untuk yang enam ruas flyover dan underpass. Mungkin sudah akan keluar rekomtek dari Dishub. Akan disampaikan ke PTSP untuk dikeluarkan amdal lalin itu enam ruas yang dikerjakan Dinas Bina Marga,” ujar Andri kepada JawaPos.com di Balai Kota, Kamis (2/11).
Enam proyek tersebut yakninya flyover Pancoran, flyover Cipinang Lontar, flyover Bintaro, underpass Mampang-Kuningan, underpass Kartini, dan underpass Matraman.
Sementara itu, empat proyek yang dikerjakan Pemerintah pusat belum bisa selesai amdalnya hingga November tahun ini. Diantaranya pembangunan light rail transit (LRT) Jabodebek Cawang-Dukuh Atas, Tol Depok-Antasari, Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu), dan 6 ruas Tol Dalam Kota.
Meski demikian, dia menyebut Pemprov DKI tidak menghentikan semua proyek pembangunan yang sedang berjalan itu, karena bersinggungan dengan kepentingan publik.
“Enggak (menghentikan), kalau menghentikan kan itu juga kegiatan untuk masyarakat. Kalau dihentikan prosesnya juga merugikan masyarakat, selesainya lama ya kan, dan masyarakat juga kan masih menunggu jadi biar cepat,” jelas dia.
Sementara itu, sambung Andri, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan memanggil seluruh kontraktor agar segera menyelesaikan amdal proyek yang membangkitkan kemacetan itu.
“Pak Gubernur menugaskan kepada Sekda (Sekretaris Daerah DKI, Saefullah) untuk mengundang agar segera mengajukan permohonan dengan desainnya seperti apa,” ucap Andri.
Sebelumnya Anies mengatakan, ada 10 proyek infrastruktur yang sedang dibangun di Jakarta tidak memiliki analisis dampak lalu lintas. Akibatnya, kemacetan parah terjadi di titik-titik pembangunan itu.
(cr3/JPC/hg)
