Oleh: Dr. Funco Tanipu., ST., M.A
(Founder The Gorontalo Institute, Mengajar Mata Kuliah Sosiologi Politik di Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo)
Hasil Pemilu 2024 telah terpampang. Gambarannya dua hal ; (1). Adanya deretan anggota legislatif di Botu yang mewakili sejumlah partai politik, yang harapannya bisa mengartikulasikan aspirasi rakyat melalui parlemen. (2). Adanya sejumlah partai, berikut jumlah kursi dan persentasenya, yang secara kumulatif menjadi dasar untuk pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur.
KONDISI PARTAI-PARTAI
Pada point pertama, jika tak ada perubahan yang berarti, maka ada sejumlah 45 anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang berasal dari 10 partai politik yang akan dilantik pada bulan September nanti.
Persoalan bagaimana kinerjanya nanti, rata-rata memiliki adagium “nanti mo pikir berikut, yang penting dudu dulu“.
Pada poin kedua, untuk persyaratan pencalonan Pilkada nanti, hanya Partai Golkar yang memenuhi Gubernatorial Treshold
atau disingkat GP (syarat minimal persentase kepemilikan 9 kursi di DPRD Provinsi atau 20 persen raihan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan Gubernur dan Wakil Gubernur).
9 partai politik lainnya, jika mengajukan harus berkoalisi agar bisa memenuhi GP.
Kenapa Golkar bisa mencalonkan sendiri, karena berhasil meraih 9 kursi di DPRD Provinsi.
Adapun Nasdem dan PDIP sama-sama meraih 7 kursi, Gerindra 6 kursi, PPP dan PKS sama meraih 4 kursi, PAN dan Demokrat sama meraih 3 kursi serta PKB dan Hanura meraih masing-masing 1 kursi.
Diluar Golkar, masing-masing partai harus berkoalisi hingga memenuhi ambang batas minimal pencalonan.
Pertanyaan berikut, apakah hasil Pemilu ikut bisa di-snapshot untuk Pilgub nanti? Tentu bisa, walaupun belum terang. Jika melihat kesepuluh partai yang ada di parlemen Botu, maka bisa dipastikan hanya 4 partai politik yang memiliki calon yang berasal dari partai-partai tersebut dan bisa terhitung serius, yakni Golkar, Nasdem, Gerindra dan PPP.
