Hargo.co.id, GORONTALO – Peluang Gorontalo menjadi embarkasi penuh haji mulai terbuka. Kementerian Haji dan Umrah RI menyatakan dukungan terhadap rencana tersebut, selama mampu memberikan kemudahan dan keuntungan bagi jemaah, baik dari sisi pelayanan maupun efisiensi perjalanan.
Wakil Menteri Kementerian Haji dan Umrah RI, Dr. H. Dahnil Anzar Simanjuntak, S.E., M.E., mengatakan, ada sejumlah hal yang perlu dipersiapkan untuk mewujudkan Gorontalo sebagai embarkasi penuh. Di antaranya, kelayakan bandara, khususnya landasan pacu, serta penambahan jumlah jemaah yang dilayani.
Hal itu disampaikan Dahnil saat berkunjung ke Gorontalo, Sabtu (31/10/2026) sekaligus melakukan pembinaan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Gorontalo.
“Pada prinsipnya, orientasi kami di Kementerian Haji adalah jemaah. Selama jemaah diuntungkan dan dimudahkan, kami pasti bersetuju,” kata Wamen Haji dan Umrah, saat diwawancara awak media.
Ia menjelaskan, salah satu pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan adalah memastikan kelayakan Bandara Gorontalo untuk mendukung operasional embarkasi penuh. Menurutnya, pemerintah daerah telah menyiapkan langkah awal, termasuk berkaitan dengan pengembangan landasan pacu yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan.
Dahnil menyebut, dirinya telah melihat penjelasan Gubernur Gorontalo terkait rencana pengembangan tersebut. Ia pun mendorong agar komunikasi dengan Menteri Perhubungan terus diperkuat untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan infrastruktur bandara.
“Nanti kami akan berbicara juga dengan Menteri Perhubungan terkait akselerasi kelayakan landasan pacu Bandara Gorontalo,” ujarnya.
Selain infrastruktur, persoalan jumlah jemaah juga menjadi perhatian. Dahnil mengungkapkan, jumlah jemaah haji asal Gorontalo saat ini masih berkisar 600 orang, sementara kebutuhan untuk mendukung operasional embarkasi penuh diperkirakan mencapai 4.000 hingga 5.000 jemaah.
Maka dari itu, ia menilai Gorontalo perlu membangun kerja sama dengan provinsi-provinsi sekitar agar keberangkatan jemaah tidak hanya bergantung pada embarkasi di Makassar, Sulawesi Selatan.
Sejumlah daerah yang berpotensi diajak bekerja sama antara lain Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Dukungan jemaah dari wilayah tersebut dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan jumlah jemaah untuk operasional embarkasi penuh di Gorontalo.
“Bagaimana caranya supaya bisa menjadi embarkasi? Salah satunya dengan berkomunikasi dengan gubernur-gubernur sekitar. Jadi, jemaah tidak terus menumpuk di Sulawesi Selatan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dahnil mengingatkan agar pengembangan embarkasi tidak hanya berorientasi pada pelayanan haji, tetapi juga memperhitungkan potensi perjalanan umrah. Menurutnya, jumlah jemaah umrah jauh lebih besar dibandingkan jemaah haji, dengan keberangkatan yang berlangsung sepanjang tahun.
Potensi tersebut, kata dia, dapat memberikan dampak ekonomi bagi daerah, termasuk membuka peluang peningkatan pendapatan melalui sektor transportasi, layanan perjalanan, dan pariwisata.
Ia bahkan melihat peluang Gorontalo menjadi salah satu tujuan wisatawan dari Timur Tengah apabila konektivitas penerbangan langsung dengan Arab Saudi dapat diwujudkan.
Dahnil menilai, Gorontalo memiliki daya tarik wisata yang dapat ditawarkan kepada wisatawan mancanegara, termasuk destinasi hiu paus. Konektivitas penerbangan yang lebih baik juga berpotensi memberikan manfaat bagi daerah sekitar, seperti Sulawesi Utara yang memiliki destinasi wisata Bunaken.
“Kalau ada penerbangan langsung dari Gorontalo ke Saudi untuk jemaah umrah, dan dari Saudi ke Gorontalo, itu sangat memungkinkan untuk menarik wisatawan Timur Tengah,” ungkapnya.
Di sisi lain, dalam pembinaan ASN, Dahnil turut menekankan pentingnya menjaga integritas dalam penyelenggaraan pelayanan haji dan umrah. Ia mengingatkan bahwa urusan ibadah merupakan amanah yang harus dikelola secara bersih, tanpa praktik manipulasi maupun penyalahgunaan kewenangan.
Ia menyebut praktik tersebut sebagai bagian dari persoalan yang melibatkan jejaring atau kartel, yang dapat mencakup pengusaha, ASN, hingga pelaku industri haji dan umrah.
“Urusan haji ini urusan suci, tetapi sering kali yang mengurus tidak suci. Ada praktik manipulasi, rente, dan sebagainya. Karena itu, semua pihak yang terlibat harus menjaga integritas,” tegasnya.
Dahnil menambahkan, Kementerian Haji dan Umrah terus menggaungkan gerakan “Bongkar Mafia Haji” untuk mencegah praktik yang merugikan jemaah. Ia juga mengajak masyarakat dan insan pers melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan dalam pelayanan haji dan umrah di daerah.
Menurutnya, laporan dapat disampaikan melalui saluran pengaduan resmi yang tersedia di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah, termasuk melalui kantor wilayah setempat.
Ia berharap seluruh jajaran kementerian di daerah dapat menjaga koordinasi dengan pemerintah daerah agar pelayanan haji dan umrah semakin baik,
sekaligus memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang aman, transparan, dan berintegritas. (Diyanti)
