Hargo.co.id, GORONTALO – Ancaman El Niño kategori sangat kuat menjadi tantangan serius bagi pengendalian inflasi di Provinsi Gorontalo.
Mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian dan ketersediaan pangan, Bank Indonesia (BI) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat strategi menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 2027.
Langkah antisipatif ini menjadi penting menyusul masih tingginya tekanan inflasi di Gorontalo. Berdasarkan data September 2026, inflasi tahunan atau year-on-year (yoy) tercatat sebesar 5,46 persen. Sementara itu, inflasi kumulatif sejak Januari hingga September 2026 mencapai 4,44 persen.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Gorontalo, Bambang Setya Permana, mengungkapkan bahwa komoditas pangan masih menjadi perhatian utama dalam upaya pengendalian inflasi. Salah satu komoditas yang memberikan andil besar terhadap inflasi September 2026 adalah cabai rawit, dengan kontribusi sebesar 1,46 poin persentase.
Kondisi tersebut mendorong BI dan TPID untuk meningkatkan pemantauan harga serta memastikan ketersediaan komoditas strategis yang banyak dikonsumsi masyarakat.
“Kami terus memantau harga komoditas-komoditas yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Gorontalo. Bersamaan dengan itu, TPID juga akan menggelar pangan murah dan operasi pasar untuk mengintervensi harga pangan,” jelas Bambang.
Menurutnya, pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilakukan melalui intervensi pasar. Diperlukan koordinasi lintas sektor, penguatan pasokan, serta kelancaran distribusi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, terutama ketika kondisi iklim berpotensi mengganggu produksi pangan.
Pengalaman Gorontalo dalam mengendalikan inflasi pada 2025 menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan tersebut. Kinerja TPID Gorontalo bahkan mendapat pengakuan melalui penghargaan TPID Berkinerja Terbaik dalam ajang TPID Awards 2026.
Penghargaan itu menjadi dorongan bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas program pengendalian inflasi, sekaligus memperkuat kesiapan menghadapi risiko perubahan iklim dan gejolak pasokan pangan.
Penguatan koordinasi tersebut juga dibahas dalam forum Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) yang berlangsung di Makassar pada 23 Oktober 2026.
Forum tersebut dihadiri Menteri Pertanian, anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, serta kepala daerah dari wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Pertemuan ini menjadi wadah untuk menyelaraskan kebijakan pengendalian inflasi, mulai dari menjaga ketersediaan pangan, memperkuat konektivitas distribusi antarwilayah, hingga meningkatkan ketahanan pangan di kawasan Indonesia Timur.
Bambang mengatakan, TPID Gorontalo akan mengoptimalkan strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
“Ke depan, TPID Gorontalo akan mengoptimalkan strategi pengendalian inflasi melalui kerangka 4K, yang mencakup Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif,” tambahnya.
Pada aspek keterjangkauan harga, pemerintah akan mengintensifkan Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, serta bantuan pangan. Berbagai langkah tersebut diarahkan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
Sementara itu, penguatan ketersediaan pasokan dilakukan melalui gerakan menanam atau Agro Mopomulo di halaman rumah, perluasan Kerja Sama Antardaerah (KAD), serta dukungan sarana produksi pertanian. Upaya ini diharapkan mampu mendorong produksi pangan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
Dari sisi distribusi, TPID akan memfasilitasi penyaluran pangan dari daerah yang mengalami surplus ke wilayah yang kekurangan pasokan. Langkah tersebut penting untuk mencegah kelangkaan komoditas di tengah ketidakmerataan produksi dan potensi gangguan distribusi.
Adapun komunikasi efektif diperkuat melalui koordinasi rutin TPID, penyelenggaraan High Level Meeting (HLM) menjelang HBKN, pemantauan harga, inspeksi pasar, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pola belanja bijak dan diversifikasi pangan.
Penerapan strategi 4K juga diarahkan untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga menjelang Nataru,
sekaligus memastikan kesiapan pasokan pangan menghadapi Ramadan dan Idulfitri 2027.
Pemantauan stok komoditas strategis, perkembangan harga di pasar, serta kelancaran distribusi akan menjadi bagian penting dari langkah antisipasi tersebut. Dengan pemantauan yang lebih intensif, potensi gangguan pasokan diharapkan dapat terdeteksi lebih awal sehingga intervensi bisa dilakukan secara tepat.
Keberhasilan pengendalian inflasi, lanjut Bambang, membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.
Pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, distributor, petani,
hingga masyarakat perlu mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan.
Di tengah ancaman perubahan iklim, penguatan produksi lokal dan kesinambungan distribusi pangan menjadi semakin penting. Upaya tersebut perlu berjalan beriringan dengan intervensi pasar agar stabilitas harga tidak hanya terjaga dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan.
Masyarakat pun diimbau berbelanja secara bijak sesuai kebutuhan dan memanfaatkan alternatif pangan yang tersedia,
termasuk bahan pangan nonberas serta komoditas lokal.
Pedagang dan distributor juga diharapkan menjaga kewajaran harga serta memastikan pasokan tetap tersedia.
Melalui konsistensi penerapan strategi 4K dan penguatan sinergi lintas sektor,
BI bersama TPID Gorontalo berkomitmen menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan,
serta melindungi daya beli dan kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan El Niño dan meningkatnya kebutuhan pangan menjelang HBKN 2027.(Rls)
