Oleh: Fitra Usman
Mahasiswa FSB UNG
ADA kecemasan yang datang dari sudut Gorontalo, ketika langit yang biasanya biru kini menjadi kelabu. Hal ini melempar ingatan Saya kepada mereka yang lebih dahulu akrab dengan pengapnya udara, dan pekatnya asap berbulan-bulan lalu.
Mereka yang berada di Kalimantan dan daerah-daerah lain yang terdampak langsung kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahu betul rasanya hidup di bawah langit yang tak lagi ramah.
Dari kejauhan, penderitaan itu mungkin hanya tampak sebagai kabar di layar ponsel: hutan terbakar, titik api bertambah, warga mengeluhkan sesak hingga fenomena ispa memuncak, dan petugas—bahkan lebih bnayak relawan berjibaku memadamkan api. Namun, bagi mereka yang mengalaminya, asap tak hanya memenuhi beranda media sosoial.
Ia menyusup ke rumah, mengganggu pernapasan, membatasi aktivitas, dan merampas rasa aman dari sesuatu yang semestinya paling sederhana: menghirup udara bersih.
Persoalan karhutla semakin terasa ironis ketika pernyataan pejabat berhadapan langsung dengan kondisi yang dialami masyarakat. Pada 15 September 2026, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyebut kualitas udara di wilayahnya masih “aman terkendali”.
Namun, pada saat yang sama, kegiatan belajar tatap muka di sejumlah wilayah justru diliburkan akibat asap karhutla. Keganjilan serupa muncul di Palembang. Pada 5 Oktober 2026, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyatakan dirinya masih enjoy di tengah kabut asap.
Sementara itu, laporan SuaraSumsel.com mencatat kondisi kualitas udara pada hari tersebut berada dalam kategori berbahaya, disertai keluhan warga mengenai sesak napas dan mata perih.
Kata enjoy mungkin hanya dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi pribadi sang wali kota. Namun, ketika diucapkan di tengah krisis kualitas udara, pernyataan itu tidak lagi berdiri sebagai ungkapan santai biasa.
Di sinilah persoalan kepemimpinan bermula. Memaang pemimpin tidak harus menebar kepanikan, tetapi juga tidak boleh meninabobokan publik dengan optimisme yang tak ditopang keadaan. Tugas pemimpin bukan sekadar meyakinkan masyarakat bahwa semuanya aman, melainkan menunjukkan apa yang sedang dilakukan agar keadaan benar-benar aman.
Ditambah lagi….
“Kenapa apa-apa harus selalu menyalahkan pemimpin?”
Pertanyaan yg terdengar cukup bijaksana, seolah sedang mengajarkan kita untuk berhenti mencari kambing hitam. Seolah-olah masyarakat kritis adalah kumpulan orang yang gemar mengeluh dan tak pandai syukur, sementara pemimpin adalah manusia-manusia malang yang selalu menjadi sasaran tuduh.
Namun, ada satu pertanyaan yang kerap luput dari mereka yang gemar melontarkan kalimat tersebut: kalau bukan pemimpin yang dimintai pertanggungjawaban, lalu kepada siapa kita harus menagih tanggung jawab atas persoalan yang tak kunjung selesai?
Kepada-Nya yang menciptakan semesta? Mencaci api sebagai biang paling nakal yang datang mengganggu manusia? Kepada angin yang menambah besar kobaran api?
Pada titik ini, Mempertanyakan kinerja kekuasaan bukanlah tindak amoral dan tidak tahu diri. Justru sebaliknya, membiarkan kekuasaan bekerja tanpa pertanyaan adalah cara paling halus untuk membebaskannya dari tanggung jawab.
Mempertanyakan tanggung jawab bukan berarti menuduh pemimpin sebagai pelaku tunggal karhutla ini. Maka perlu untuk membedakan antara siapa yang menyebabkan kebakaran, dan siapa yang bertugas mengawasi, siapa yang berwenang menangani, dan siapa yang harus melindungi warga.
Tentu saja, tidak adil jika setiap kebakaran serta-merta dibebankan kepada seorang pemimpin. Namun, persoalan hari ini telah kompleks: anggaran penanggulangan bencana dipangkas demi MBG, sudahlah dipangkas dikorupsi lagi.
Padahal masyarakat membutuhkan pemimpin yang bersedia menjelaskan batas kewenangannya, mengakui kekurangan penanganan, menunjukkan langkah perbaikan yang serius dan tulus, serta menunjukkan bahwa pemimpin tidak absen terhadap persoalan kompleks yang dihadapi rakyat.
Barangkali, persoalan kita bukan semata-mata tentang pemimpin yang gagal menjawab krisis, melainkan tentang sistem yang harus terus-menerus diuji agar kekuasaan tidak menjauh dari kepentingan rakyat.
Sebab, ketika keselamatan manusia kalah oleh kepentingan ekonomi, dan amanah publik dapat berubah menjadi kesempatan memperkaya diri, yang perlu dipertanyakan bukan hanya siapa yang bersalah, melainkan juga tatanan apa yang memungkinkan pengkhianatan terhapdap rakyat itu terus berulang.
