Hargo.co.id, GORONTALO – Dampak negatif dari pengelolaan daerah yang terjadi di Gorut bukan hanya sekedar asumsi saja, namun sebuah realita dan fakta yang harus segera dicarikan jalan keluarnya dengan serius.
Menurut pemerhati dan juga praktisi muda Gorut, Hendra Nurdin, bukan saja DPRD yang harus menseriusi dan diminta untuk melaksanakan RDP, namun Penjabat Bupati (Pj) Gorut, juga harus melakukan evaluasi terhadap anggaran daerah yang ada disetiap OPD.
“Jika menemukan anggaran yang mubazir, segera lakukan rasionalisasi atau pergeseran. Apalagi, untuk OPD yang memiliki komitmen dan berurusan dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah harus disupport,” kata Hendra.
Bukan tanpa alasan Hendra mengajukan permintaannya itu.
Menurutnya, ada salah satu kepala dinas harus rela tidak bisa menghadiri kegiatan Bimtek pelaporan e-Monitoring DAK bidang jalan, air minum, sanitasi, perumahan dan permukiman tahun anggaran 2024 gelombang I, karena tidak tersedia biaya perjalanan dinas.
“Bahkan ditahun 2023 kepala dinas ini rela memakai uangnya pribadi untuk mengurus kepentingan daerah ini, itupun setelah melakukan penagihan Kaban Keuangan tidak memiliki rasa empati terhadap kepala-kepala dinas yang memiliki komitmen besar untuk nemajukan daerah ini,” tegasnya.
Peristiwa seperti ini kata Hendra tidak hanya terjadi disatu dinas saja, melainkan nyaris semua dinas mengalami kelumpuhan aktifitas karena alasan paling krusial adalah tidak tersedianya anggaran, terkecuali Dinas Keuangan.
Untuk itu, Hendra Hendra meminta kepada Pj Bupati Gorut untuk secara khusus mengevaluasi anggaran yang ada di Badan Keuangan Daerah.
Hendra mengatakan bahwa pihaknya memiliki bukti dan fakta menyedihkan disaat OPD yang lain
mengeluhkan keterbatasan anggaran, maka diwaktu yang sama Badan Keuangan tumbuh dan hidup dalam keadaan yang berlebihan.
Misalnya, anggaran perjalanan dinas Rp. 1.573.990.000, biaya ATK-FC Rp. 460.000.000, biaya KDO-pemeliharaan Rp. 385.000.000, biaya sewa gedung Rp. 144.000.000, biaya makan minum 347.276.000, dan masih banyak lagi biaya-biaya yang semestinya dimaksimalkan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat.
“Kami menilai Badan Keuangan sama sekali tidak memiliki komitmen memajukan daerah ini,
tidak memiliki rasa empati terhadap keadaan yang ada, kami menduga mereka hanya fokus memperkaya diri,” ujarnya.
Untuk itu, legislatif maupun Pj Bupati harus serius melihat persoalan ini dengan serius demi kepentingan daerah.
“Dan masyarakat juga harus tau dengan kondisi ini, sehingga masyarakat tidak lagi mempersalahkan pihak-pihak tertentu, karena ada aspirasi yang tidak terlaksana karena alasan anggaran. Namun, ternyata ada OPD yang berlimpah anggarannya,” tandasnya.(*)
Penulis: Alosius M. Budiman
