Hargo.co.id, GORONTALO – Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) diminta agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan keinginan pemerintah atau pimpinan tertentu.
Hal tersebut ditegaskan Penjabat Gubernur Ismail Pakaya saat membuka kegiatan Forum Koordinasi RKPD 2025, yang berlangsung di Hotel Aston, Kota Gorontalo, Selasa (20/2/2024).
“Fiskal kita ini jika dibandingkan dengan daerah lain sangat kecil. Oleh karena itu, kita dalam menganggarkan dan membuat rencana kerja harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Ismail.
“Indikator utama dalam menyusun itu adalah dibutuhkan bukan keinginan, indikator kebutuhan pun masih harus dibagi, itu kebutuhan rakyat atau kebutuhan pimpinan,” tegasnya.
Berdasarkan temuannya di lapangan, kata Ismail, masih banyak bangunan yang dibuat dan dianggarkan dari dana negara tapi tidak memiliki manfaat serta tidak dapat digunakan oleh masyarakat.
“Kita ini seperti daerah yang banyak uangnya, pokoknya bangun saja, tidak bermanfaat pun bukan masalah,” ujarnya Penjagub Ismail Pakaya.
Ismail juga mengingatkan kepada seluruh pimpinan OPD agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat, agar bisa dimanfaatkan oleh orang banyak.
“Ini saya ingatkan ke pimpinan OPD lingkup Pemprov, jangan hanya karena Kadisnya suka menyelam atau suka olahraga kemudian anggaran diperbesar ke situ.”
“Tidak perduli itu ada manfaatnya atau tidak,
kalau keluarga kita kotraktor pokoknya bangunan fisik harus banyak,
dipakai atau tidak itu urusan belakangan,” imbuhnya.
Persoalan ini ditekankan Ismail mengingat banyaknya indikator yang harus dicapai sementara dana APBD dan APBN yang diterima sangat terbatas.
Dirinya berharap, dana yang ada dapat dimanfaatkan dengan tepat sasaran, sehingga berbagai indikator tersebut dapat melampaui target.
“Seluruh stakeholder di provinsi ini harus bisa harmonis dalam melaksanakan program kerja,
banyak hal yang harus kita perbaiki, karena beberapa program kita itu masih tumpang tindih,” kata Ismail.
“Anggaran kita tahun ini, total APBD dan APBN hanya lebih kurang 12 triliun,
dengan angka sekecil ini kita harus mencapai berbagai indikator, maka diperlukan sinkronisasi dari berbagai pihak,” tandasnya.(Rilis)
