HeadlineKabar Nusantara

Berpotensi Konflik Sosial, MD KAHMI Kota Gorontalo Tolak Pemilihan Trans Queen

×

Berpotensi Konflik Sosial, MD KAHMI Kota Gorontalo Tolak Pemilihan Trans Queen

Sebarkan artikel ini
Berpotensi Konflik Sosial, MD KAHMI Kota Gorontalo Tolak Pemilihan Trans Queen
Ketua MD KAHMI Kota Gorontalo, Kristina Muhammad Udoki. (Foto: Hms Deprov Gorontalo)

Hargo.co.id, GORONTALO – Pemilihan trans queen Gorontalo banyak mendapat penolakan dari berbagai kalangan dan organisasi, termasuk Majelis Daerah (MD) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Gorontalo.

Berita Terkait:  Aleg Golkar Ngamuk saat Pembahasan APBD di DPRD Kabgor

badan keuangan

Ketua MD KAHMI Kota Gorontalo, Kristina Mohamad Udoki mengungkap alasan dan dasar pihaknya menolak pelaksanaan iven itu. Pertama, kata dia, alasan pihaknya meneriakkan penolakkan, karena berpotensi konflik sosial di masyarakat.

“Kebebasan berkumpul dan berserikat setiap warga negara memang dijamin oleh Undang-undang. Namun, karena Negara kita juga merupakan negara yang berbudaya dan beragama, maka penting untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut untuk mencegah potensi konflik sosial,” ujar wanita karir yang baru saja dilantik sebagai aleg DPRD Provinsi Gorontalo itu.

Berita Terkait:  Terkait 4 Kontainer Diduga Berisi Batu Hitam, Kapolda: Kami Belum Tahu

badan keuangan

Sedangkan dasarnya, kata Femy, sapaan akrab Kristina Mohamad Udoki, ada di pada ajaran hampir semua agama dan etika moral.

“Selain itu, karakter bangsa dan nilai kearifan lokal daerah Gorontalo sebagai daerah yang terkenal dengan falsafah adat bersendi syara, Syara bersendi Kitabullah menjadi alasan utama adanya penolakan terhadap setiap kegiatan yang bernuansa LGBT,” ujar Femy, Jumat (13/9/2024)

Berita Terkait:  Penipuan Aplikasi Jombingo, Korban Rugi Hingga Puluhan Juta

Untuk itu, Femy mengimbau, kepada pelaku LGBT dan para pendukungnya untuk tidak lagi

menyebarkan paham dan ideologi, serta perilaku, termasuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan

yang mengarah ke hal tersebut, dengan dalih HAM dan kebebasan.

“Kami juga mengimbau kepada segenap masyarakat untuk tidak melakukan tindakan anarkis dan diskriminatif terhadap pelaku LGBT dan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah termasuk pihak keamanan untuk menangani masalah tersebut,” imbau Femy.

Berita Terkait:  Rumah Seorang Guru di Dungingi Ludes Dilalap Jago Merah

Masih kata Femy, pihaknya juga meminta kepada pemerintah kabupaten, kota dan provinsi

untuk melakukan upaya-upaya preventif dan kuratif yang adil dan beradab agar praktik LGBT tidak menjadi

sesuatu hal yang biasa atau lumrah sebagaimana terjadi di daerah atai negara dengan sistem liberal.

“Terakhir, kami berharap kepada segenap ormas Islam dan para ulama untuk memberikan pemahaman

seluas-luasnya kepada umat terhadap bahaya LGBT dan legalisasinya,” pungkas Femy.(*) 

Berita Terkait:  TPP ASN Bone Bolango Terancam Tak Terealisasi Gegara DBH Belum Cair

Penulis: Rendi Wardani Fathan