Hargo.co.id, GORONTALO – Tahun depan, dana transer dari pemerintah pusat yang dikucurkan ke Kabupaten Bone Bolango mengalami kenaikkan menjadi Rp54,5 miliar atau naik 7,12 persen.
Kenaikkan dana transfer ini terungkap pada pada Rapat Paripurna DPRD Bone Bolango dalam rangka penjelasan pengantar nota keuangan atau pembicaraan tingkat I terhadap Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone Bolango tahun anggaran 2024, di ruang sidang DPRD setempat, Selasa (21/11/2023).
“Dana transfer kita tahun depan naik menjadi Rp 54,5 miliar,” ungkap Pelaksana tugas (Plt), Bupati Bone Bolango, Merlan S. Uloli, ketika memberikan sambutan pada sidang paripurna itu.
Menurut Merlan, naiknya dana transfer tak lepas adanya kebijakan pemerintah pusat yang ingin mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Ia pun merinci jumlah dana transfer tahun 2024 yang akan diperoleh tahun depan. Mulai dari dana alokasi umum (DAU) yang mengalami kenaikkan sebesar 6,04 persen. Kemudian dana alokasi khusus (DAK) naik 11,89 persen, dan dana desa naik sebesar 1,12 persen.
Sementara untuk pendapatan hibah turun 34,49 persen,
dan di tahun 2024 Bone Bolango juga mendapatkan dana insentif fiskal sebesar Rp7,8 miliar.
“Khusus kenaikan DAU adalah asumsi perhitungan kenaikan gaji 8% dan alokasi belanja Gaji Tenaga P3K yang tidak dialokasikan lagi pada DAUSG/peruntukan dan menjadi beban APBD,”terang Merlan.
Namun demikian, kata Merlan, masih banyak sektor-sektor prioritas pelayanan publik yang perlu mendapatkan dukungan anggaran pada prioritas pembangunan tahun 2024.
Ia juga mengungkapkan beberapa pembebanan belanja anggaran yang secara signifikan
membutuhkan alokasi besar di tahun 2024, di antaranya pendanaan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024
yang alokasi pembiayaannya di tahun anggaran 2023 dan 2024.
”Tahun 2024 pendanaan untuk penyelenggara Pilkada lebih kurang sebesar Rp18,9 miliar,”ungkap Plt. Bupati Merlan.
Selain itu, belanja pokok utang, bunga, dan biaya pengelolaan pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp21,1 miliar, dan pembayaran beban utang TPP dan utang jangka pendek tahun 2023.
Dengan kondisi keuangan daerah yang serba minim ini, jelas Merlan,
menuntut pihaknya di tahun 2024 untuk melakukan pengendalian belanja yang lebih efisien dan efektif.
Dimana semua penggunaan belanja daerah baik belanja operasional maupun belanja modal dilakukan penghematan secara ketat.
“Tentu dengan tetap memperhatikan pemenuhan mandatory spending, antara lain alokasi anggaran pendidikan 20 persen dan anggaran kesehatan 10 persen dan pemenuhuan SPM serta belanja wajib dan mengikat,”pungkas mantan Kadis Dukcapil Kota Jayapura, Papua itu.(*)
Rilis: Dinas Kominfo Bone Bolango
