Hargo.co.id, GORONTALO – DPRD Kabupaten Gorontalo resmi memulai pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 melalui Rapat Paripurna Tingkat I yang digelar pada Senin (29/6/2026).
Rapat paripurna tersebut menjadi tahapan awal sebelum dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dibahas lebih lanjut oleh DPRD bersama pemerintah daerah sesuai mekanisme yang berlaku.
Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Y. Usira, menegaskan bahwa pembahasan Ranperda pertanggungjawaban APBD
merupakan bagian dari fungsi konstitusional DPRD dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, DPRD memiliki kewajiban memastikan setiap penggunaan anggaran daerah dilaksanakan secara akuntabel, transparan, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Gorontalo.
“Rapat Paripurna Tingkat I ini menjadi pintu masuk bagi DPRD untuk melakukan pembahasan secara menyeluruh, objektif, dan profesional. Seluruh pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 akan kami telaah agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Zulfikar Usira.
Politisi Partai Golkar itu menambahkan, pembahasan Ranperda tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kewajiban administratif pemerintah daerah,
tetapi juga menjadi momentum evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan yang telah dijalankan selama satu tahun anggaran.
Melalui proses pembahasan tersebut, DPRD berharap dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pelaksanaan APBD,
sekaligus memastikan setiap program dan kegiatan benar-benar memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gorontalo.(Deice)
