Gorontalo

Insentif Fiskal Dimaksimalkan untuk PMT Balita Tengkes

×

Insentif Fiskal Dimaksimalkan untuk PMT Balita Tengkes

Share this article
Insentif Fiskal Dimaksimalkan untuk PMT Balita Tengkes
Fima Agustina saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Tengkes dan Kemiskinan Ekstrim di Aula Rujab Gubernur, Senin (9/10/2023). (Foto: Diskominfotik)

Hargo.co.id, GORONTALO – Pemprov Gorontalo akan maksimalkan insentif fiskal untuk Pemeberian Makanan Tambahan (PMT) terhadap balita tengkes.

Berita Terkait:  Sore Ini, Gubernur Gusnar Dijadwalkan Ikuti Upacara Adat Moloopu

Intervensi ini akan dilakukan pada anak dengan status gizi kurang berjumlah 2.636 yang masih akan dikoreksi dengan jumlah yang ada di Kabupaten Bone Bolango.

Ketua Tim Penggerak PKK Fima Agustina mengatakan, penanganan ibu hamil dan gizi buruk akan ditangani langsung oleh Dinas Kesehatan.

Berita Terkait:  AMFC 2023 di Gorontalo Dibatalkan, Kenapa?

Ia mengatakan hal itu saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Tengkes dan Kemiskinan Ekstrim di Aula Rujab Gubernur, Senin (9/10/2023).

“Jadi akan ditangani oleh Dinas Kesehatan. Sumber dananya tetap mengambil dari insentif fiskal yang diberikan kepada Pemprov Gorontalo,” kata Fima.

Berita Terkait:  Tak Lagi Seleksi Terbuka, Penjagub Berharap Pengisian Jabatan Bebas Intervensi Politik

Dalam hal ini OPD diminta untuk memonitoring pendampingan evaluasi dan pelaporan PMT yang akan dilakukan oleh kader PKK di masing-masing desa.

Dimana, kata Fima, Dana yang dianggarkan akan langsung diserahkan pada pihak desa pengelola PMT.

Berita Terkait:  UMKM di Gorut dapat Bantuan Modal Usaha dari Pemprov, Nilainya Capai Rp. 221 Juta

Selain itu, OPD juga diminta memberikan kontribusi dalam hal kebutuhan intervensi kepada anak yang gizinya sudah cukup tetapi masih pendek.

Sementara kebutuhan berupa transportasi, honor dan konsumsi yang diberikan kepada petugas atau kader PKK merupakan beban daripada setiap OPD.

Berita Terkait:  Pelatihan Qur’an Isyarat Baznas RI-Lakpesdam PWNU Gorontalo Berakhir, 31 Peserta Dinyatakan Lulus

“OPD provinsi bekerja sama dengan kabupaten kota sampai kecamatan kemudian desa dan ada PKK yang akan dilibatkan untuk meminta data,” ungkapnya.

“Kemudian untuk pemberian PMT OPD ini sifatnya monitoring pendampingan evaluasi,” imbuhnya.

Berita Terkait:  BPBD Provinsi Gorontalo Kerahkan Satgas Tangani Karhutla di Bone Pantai

Ia mengungkapkan, berdasarkan uraian yang dikalkulasikan, kebutuhan biaya balita untuk satu kali makan perharinya sejumlah Rp 16.500.

Jumlah tersebut dikali dengan pemberian makanan sebanyak dua kali dalam sehari.

Berita Terkait:  Pramuka Harus jadi Wadah Pembinaan Karakter, Penegasan Gubernur Gusnar di Kemah Bakti Restorasi

Fima juga mengungkapkan, beberapa pihak juga akan turut berkolaborasi.

Diantaranya BKKBN yang mengacu pada 5.132 anak, pemberian bantuan kepada orang tua anak tengkes oleh Dinas Sosial di tahun 2024.

Berita Terkait:  Tahun 2025 Jajaran Dinas Dukcapil dan PMD Siap Maksimalkan Kinerja

Kemudian ada juga Dinas PU yang akan mendata rumah yang atapnya bocor, dinding tidak kedap udara, dan lantai yang masih tanah.

“Kemudian Dinas Kelautan diminta untuk memberikan ikan pada anak tengkes, misalnya tuna dengan kualitas yang bagus,” pungkasnya.(rilis) 

Berita Terkait:  Gusnar-Idah Resmikan Danau Perintis Sebagai Zona KHAS