Legislatif

Irwan: Pembahasan RKPD Fokus Sinkronisasi Aspirasi Masyarakat

×

Irwan: Pembahasan RKPD Fokus Sinkronisasi Aspirasi Masyarakat

Share this article
Irwan_ Pembahasan RKPD Fokus Sinkronisasi Aspirasi Masyarakat
Suasana pembahasan RKPD antara anggota DPRD dan sejumlah pimpinan OPD.

Hargo.co.id, GORONTALO – Pembahasan perencanaan dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hingga Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) difokuskan pada sinkronisasi aspirasi masyarakat.

Berita Terkait:  Komisi lll DPRD Kabgor Minta Proyek Pembangunan Tiga Gedung RSUD Dunda Digenjot

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo, Irwan Dai, mengatakan pembahasan tersebut diarahkan untuk memastikan seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui agenda reses dan kunjungan lapangan dapat terakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun mendatang.

Menurutnya, rapat kerja lintas komisi bersama OPD menjadi momentum penting untuk memastikan kebutuhan mendasar masyarakat tidak terabaikan dalam proses penyusunan program dan anggaran pemerintah daerah.

Berita Terkait:  Matran: Peringatan Hari Patriotik Jangan Hanya Sebatas Seremonial

“Seluruh aspirasi masyarakat yang kami terima harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. DPRD ingin memastikan bahwa suara rakyat benar-benar masuk dalam dokumen perencanaan, bukan sekadar dicatat tanpa tindak lanjut,” ujar Irwan Dai saat memimpin rapat di ruang paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo, Selasa (12/5/2026).

Ia menjelaskan, aspirasi masyarakat yang paling banyak disampaikan masih didominasi kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar,

Berita Terkait:  Banyak Berkontribusi untuk Daerah, Hamzah: PTT Harus Diperhatikan

mulai dari perbaikan jalan lingkungan, pembangunan drainase, jalan usaha tani hingga jembatan penghubung antarwilayah.

“Persoalan jalan rusak, saluran drainase yang tidak memadai, akses jalan tani, sampai kebutuhan petani dan nelayan menjadi aspirasi dominan yang harus segera dijawab melalui kebijakan anggaran yang tepat,” katanya.

Berita Terkait:  Kecipratan Bantuan Pangan Hingga Alsintan, Warga Kalimas: Ini Berkah, Makasih Pak Dullah

Irwan Dai menegaskan, proses penyusunan RKPD dan KUA-PPAS tidak boleh hanya bersifat administratif,

tetapi harus benar-benar berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.

Berita Terkait:  Pembahasan KUA-PPAS 2026 Tanpa Kehadiran Ketua TAPD

Maka dari itu, keterlibatan seluruh OPD dalam forum pembahasan dinilai penting agar setiap usulan

dapat diverifikasi dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

Berita Terkait:  Ini Struktur Pimpinan DPRD Kabupaten Gorut Periode 2024-2029

Ia juga berharap koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah semakin solid sehingga setiap program prioritas

benar-benar memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gorontalo.

Berita Terkait:  Tingkatkan PAD, Tahun Ini Pajak Retribusi dan Daerah Mulai Diberlakukan

“Kolaborasi ini penting agar pembangunan berjalan tepat sasaran. DPRD ingin memastikan anggaran yang disusun nantinya benar-benar menyentuh kepentingan rakyat,

khususnya sektor-sektor produktif seperti pertanian dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah,” tegas Irwan Dai.

Berita Terkait:  Harga Beras Melambung Tinggi, Syam Minta Bulog Gelar Pasar Murah

Melalui rapat kerja tersebut, DPRD Kabupaten Gorontalo menargetkan seluruh aspirasi masyarakat yang telah dihimpun

dapat terintegrasi secara maksimal dalam dokumen perencanaan daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tahun depan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berita Terkait:  Pelayanan Perumda Tirta Limutu Kabgor Tuai Sorotan Aleg

Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo itu turut dihadiri anggota Komisi I, II, III, dan IV.

Sejumlah OPD strategis juga hadir dalam pembahasan tersebut, di antaranya Bappeda, PUPR, BPBD, Perkim, Dispora, Dikbud, Dinsos, Diskop UMKM,

Berita Terkait:  Tiga Ranperda Usul Inisiatif DPRD Diparipurnakan

Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, DLH, Disporapar, BPMD hingga Dinas Perikanan.(Deice)