Hargo.co.id, GORONTALO – Kolaborasi antar lintas sektor yang terbangun untuk peningkatan sinergitas efektivitas program kesehatan patut diapresiasi. Meski demikian tantangan dalam implementasinya pun harus diperhatikan, sehingga penguatan sinergi antar instansi guna meningkatkan efektivitas program kesehatan perlu.
Ini diungkapkan Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi saat membuka kegiatan restorasi pelayanan kesehatan, di hotel Fox Gorontalo, Senin (7/7/2025)
Bupati Sofyan Puhi menekankan, pentingnya menjaga kontinuitas dan kualitas layanan kesehatan di tengah berbagai tantangan, termasuk peningkatan kasus malaria dan HIV. Ia menyebut keberhasilan yang telah dicapai daerah sebagai wujud kepedulian, namun juga tantangan untuk bekerja lebih maksimal.
“Prestasi adalah bentuk kepedulian, tapi juga menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja nyata di lapangan. Tujuan kita adalah pelayanan kesehatan maksimal untuk seluruh masyarakat,” tegas Sofyan Puhi.
Kepala Dinas Kesehatan, Ismail T Akase mengatakan, pembangunan sektor kesehatan Indonesia tengah memasuki fase transformasi yang signifikan, terutama pasca penetapan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Regulasi ini, kata Ismail, menjadi landasan bagi perubahan paradigma fundamental dalam sistem kesehatan nasional, dengan penekanan pada pemerataan akses, peningkatan mutu layanan secara berkelanjutan, serta penguatan sistem kesehatan yang komprehensif dan holistik.
“Salah satu instrumen kebijakan utama yang diamanatkan mewujudkan visi transformasi penyusunan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) untuk periode 2025-2029. RIBK dirancang sebagai dokumen perencanaan strategis dan penganggaran jangka menengah yang bersifat adaptif terhadap dinamika kebijakan dan berbasis kinerja,” kata Ismail.
Ia menjelaskan, sejalan dengan hal itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo melaksanakan kegiatan Advokasi dan Komunikasi Sektor Kesehatan yang bertujuan untuk menghimpun masukan yang komprehensif dari berbagai pemangku sektor kesehatan.
Tujuannya untuk menghimpun dan merumuskan target kinerja RIBK untuk setiap wilayah kerja Fasilitas Kesehatan yang ada di lingkup Kabupaten Gorontalo.
“Rekomendasi ini nanti akan ditujukan untuk mendukung dan memastikan implementasi Rencana Induk Bidang Kesehatan periode 2025-2029 berjalan baik,” jelas Ismail.
Ismail menuturkan, Restorasi Layanan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Gorontalo sejalan dengan 6 pilar transformasi layanan
yang telah disampaikan Kementerian Kesehatan RI, yakni transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan,
sistem pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia, dan transformasi teknologi kesehatan.
“Restorasi Layanan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Gorontalo sejalan dengan apa yang digaungkan pemerintah pusat. Semoga upaya pemerintah daerah ini dapat memberikan dampak layanan kesehatan yang maksimal untuk masyarakat,” tutup Ismail.(Deice)
