Hargo.co.id, GORONTALO – Ketua Komisi I DPRD Boalemo, Helmi Rasid meminta kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) untuk tidak memperpanjang kontrak PPPK paruh waktu jika kinerjanya selama setahun kedepan tidak efektif.
Hal ini disampaikan Helmi Rasid saat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Boalemo pada selasa (21/10/2025).
Helmi khawatir pengangakatan PPPK Paruh waktu yang kinerjanya tidak efektif akan membebani keuangan daerah.
”Pak Kaban, kita berharap menilai secara objektif bahwa PPPK paruh waktu ini hanya sampai 30 September 2026, kalau tidak perlu diperpanjang tidak usah diperpanjang,” ujar Helmi.
Helmi khawatir pengangkatan Ribuan PPPK Paruh waktu di tangah efisiensi anggaran akan menjadi beban keuangan daerah. “Jangan sampai ini menjadi beban daerah,” tegasnya.
Tak hanya itu Helmi juga merasa bingung dengan pemerintah daerah yang dinilai tak mampu menggaji PPPK paruh waktu, namun memaksakan diri.
”Yang saya bingung juga di pemda ini sudah tidak mampu, masih memaksa mengangkat PPPK paruh waktu,” tandas Helmi.(adv)
