Hargo.co.id, GORONTALO – Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo meminta pada Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Gorontalo (Kabgor) menjadi motor penggerak menuju Indonesia Emas 2045.
Hal itu diungkapkan saat Bupati Nelson melantik pengurus KORPRI, Senin (26/8/2024) di RM Orasawa.
Bupati Nelson berharap, pengurus yang baru saja dilantik membawa KORPRI Kabgor menjadi organisasi yang lebih dinamis dan adaptif terhadap perubahan. Peran KORPRI dalam membina dan melindungi kepentingan anggota harus terus ditingkatkan, begitu pula kontribusi korpri dalam mendukung pembangunan daerah.
Dia juga mengatakan, saat ini, terjadi perubahan yang sangat cepat, karena dua hal besar,
yaitu karena perkembangan teknologi dan karena perubahan harapan masyarakat yang terus meningkat.
Dua faktor besar pengubah kehidupan ini harus disikapi oleh KORPRI.
“Saat ini dunia sudah digerakan oleh AI (Artificial inteleigence), IOT (Internet of thing), big data, sistem dan algoritma pemrograman, coding, maupun verifikasi biometrik, sehingga tidak bisa lagi menggerakkan pemerintahan dengan cara-cara lama,” tandasnya.
“Kita tidak boleh menyelesaikan masalah saat ini dengan pendekatan masa lalu, kita harus menyelesaikan masalah yang ada saat ini dengan pendekatan yang paling update. digitalisasi dalam proses, hasil layanan dan marketing semua produk layanan pemerintahan sudah merupakan kebutuhan, harapan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat tajam,” tambah bupati dua periode itu.
Masyarakat, lanjut Nelson, sangat berharap pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, lebih akurat.
Nelson juga mengatakan, diketahui bersama, berbagai program pembangunan digerakkan oleh kinerja birokrasi. Ibarat kendaraan, birokrasi adalah mesin yang mampu menggerakkan kendaraan tersebut.
Sebagai “mesin”, birokrasi harus senantiasa dipastikan dalam kondisi prima,
sehingga bisa menggerakkan kendaraan menuju tujuan yang dicita-citakan dapat dikatakan,
baik atau buruknya kinerja pelayanan pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas dan kapasitas birokrasi.
Untuk memastikan birokrasi selalu dalam kondisi prima, maka dibutuhkan
suatu ekosistem yang baik mulai dari aspek ideologi, budaya kerja, tata kelola kinerja, hingga kesejahteraan.
“Oleh karena itu, KORPRI ke depan harus terus menjadi bagian dari pengungkit kinerja birokrasi agar berbagai program pembangunan bisa terlaksana dengan baik dan berdampak positif bagi masyarakat,” pungkasnya.(*)
Penulis: Deice
