Hargo.co.id, GORONTALO – Wali Kota Gorontalo, Marten Taha geram dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkesan cuek dengan pelaporan program.
Utamanya, program-program yang saat ini menjadi isu prioritas nasional, seperti inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, monitoring center for prevention (MCP), dam berbagai program lainnya.
“Semua program itu ada kompensasinya, tapi kalau tidak dilaporkan, gak dapat. Sebab, dalam sistem yang muncul di kementrian, nilai kita selalu nol,” tulis Marten dalam pesan singkat aplikasi WhatsApp, Rabu (8/11/2023).
Seperti halnya, lanjut Marten, inflasi. Dia heran, Pemerintah Kota Gorontalo tak mendapatkan dana insentif fiskal dari pengendalian inflasi. Padahal, menurutnya, sudah dua kali berturut-turut inflasi Kota Gorontalo terendah di tingkat nasional, bahkan pernah sekali paling terendah nasional.
“Kita sudah menjaga inflasi sedemikian rupa. Sampai dengan bulan kemarin, kita terendah nomor satu. Namun, karena tidak melaporkan langkah-langkah yang sudah kita lakukan, semuanya sia-sia,” sosok yang sangat diperhitungkan pada pemilihan gubernur (Pilgub) Gorontalo tahun 2024 mendatang itu.
Marten menjelaskan, ada sembilan langkah yang telah dilakukan pihaknya dalam menjaga inflasi.
Yaitu, pemantauan harga dan stok untuk memastikan tersedianya kebutuhan, melaksanakan rapat teknis dengan TPID, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting lainnya, melaksanakan pencanangan gerakan menanam, melaksanakan operasi pasar, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor, melakukan koordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, merealisasikan belanja tak terduga (BTT) untuk dukungan pengendalian inflasi dan memberikan bantuan transportasi dari APBD.
“Setelah ditracking, kita gak laporan mengenai langkah-langkah yang kita laksanakan itu. Ini entah kurang koordinasi atau bagaimana. Padahal, sudah ada aplikasi yang dikeluarkan kementerian untuk melaporkan itu,” kata Marten dengan nada kecewa.
“Walaupun kerja kita sudah bagus, tapi sistem pelaporan tidak jalan terutama ke pusat, maka apa yang dilaksanakan tidak dapat di evaluasi. Laporan juga harus sesuai apa yang dilaksanakan, karena senantiasa di cek oleh instansi vertikal di daerah seperti BPS, BI, dan lain-lain,” imbuhnya.
Wali kota dua periode ini tak mau persoalan ini terjadi lagi di waktu yang akan datang.
Karena bagi Marten, dana insentif dari pemerintah pusat dapat menunjang pembiayaan program pembangunan,
baik itu infrastruktur maupun sumber daya manusia (SDM).
“Apapun program serta giat yang kita laksanakan, tapi yang tidak dilupakan pula adalah menginput laporan dan hasil dari program itu, melalui kanal-kanal laporan baik secara digital maupun secara manual. Karena pelaporan ini salah satu indikator pemerintah pusat untuk mengucurkan dana insentif,” tutup Marten.(*)
Penulis: Rendi Wardani Fathan
