Hargo.co.id, BANDUNG – Bupati Bone Bolango, Merlan Uloli menegaskan, dana desa harus dikelola secara optimal.
Untuk mewujudkan hal itu, menurut bupati perempuan pertama di Gorontalo itu, aparat pemerintah desa harus memiliki kemampuan yang komprehensif.
“Pelaksana pemerintahan di desa diperlukan aparatur yang tidak hanya memiliki kemampuan manajerial saja, tetapi juga memahami ketentuan penyelenggaraan dana desa,” tegas Merlan pada kegiatan pelatihan teknis penyusunan, pelaksanaan, dan pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh Pusat Konsultasi Pemerintah Daerah (PKPD) bekerja sama dengan pemerintah desa se-Kabupaten Bone Bolango, di Hotel Sari Ater Kamboti, Bandung, Rabu (6/3/2024).
Merlan menjelaskan dalam penyelengaraan pemerintahan, bukan hanya urusan administrasi saja, melainkan meliputi segala aspek yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, baik sosial politik, ekonomi dan budaya, dan yang tak kalah pentingnya agar pemerintah daerah termasuk pemerintah desa dapat mengelola keuangan desa dengan baik.
Oleh karena itu, ia menambahkan dibutuhkan pemahaman yang kompleks oleh para aparatur pemerintah guna melaksanakan amanah PP nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa, khususnya bagi aparatur pemerintahan desa yang bersentuhan langsung dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Pasal 2 PP tersebut bahwasanya, dana desa harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat,”jelas Merlan.
Orang nomor satu di Bone Bolango itu, menguraikan capaian pembangunan desa dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bone Bolango sudah sangat baik, dan sering menjadi kabupaten tercepat dalam realisasi dana desa tingkat Provinsi Gorontalo.
“Bahkan tahun 2023 terpilih sebagai salah satu desa terbaik dalam pengelolaan dana desa tahun 2023 yang diberikan oleh DJP Provinsi Gorontalo, serta Kemenkeu,” tutup Merlan.(rilis)
