Hargo.co.id, GORONTALO – Nasib honorer k2 kini tengah diujung tanduk. Tak terakomodir dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), membuat kekhawatiran para honorer kian menjadi-jadi. Kondisi ini pun mendorong puluhan honorer di Pohuwato, harus mendatangi Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Nasir Giasi, pada Rabu (7/6/2023).
Dihadapan Ketua DPRD, perwakilan tenaga honorer K2 mengadukan kekhawatiran mereka yang belum lolos dalam seleksi PPPK, sebab pada tanggal 28 November 2023 nanti para tenaga honorer akan dirumahkan.
Mendengar curhatan para tenaga Honorer, Ketua DPRD, Nasir Giasi, pun berjanji akan mencarikan solusi terbaik bagi mereka yang tak bisa mengikuti seleksi PPPK dikarenakan syarat jenjang pendidikan. Bahkan, dalam kesempatan itu, Politisi Golkar ini akan memperjuangkan aspirasi para tenaga honorer Pohuwato hingga ke tingkat pusat.
“Hal ini akan kita carikan solusi bersama Pemerintah Daerah dan DPRD. Kita tidak bisa saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, karena ini kebijakan pemerintah pusat. Maka dari itu kita akan berjuang di pusat,” tutur Nasir.
Wacana penonaktifan tenaga Honorer pada akhir tahun ini pun menurut Nasir, bukan hanya persoalan pemberhentian tenaga abdi di daerah,
namun dampak lain yang ditimbulkan, kata Nasir, justru lebih dari itu bahkan akan berdampak pada masalah-masalah sosial ekonomi daerah.
“2526 orang itu jangan dihitung hanya 2526, kalau dia membiayai keluarga, anak dan istrinya. Saya menghitung saja kali 3 itu sudah ada kurang lebih 8000 orang. Hal ini akan menjadi masalah baru, masalah sosial yang akan dihadapi oleh daerah,” papar Nasir.
Maka dari itu, kata Nasir, DPRD dan Pemerintah Daerah akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, agar ada penundaan penonaktifan tenaga honorer yang akan dilakukan pada 28 November nanti.
“Ini bukan persoalan anggaran, kalau anggaran memang mereka kita anggarkan. Tapi DPRD dan Pemerintah Daerah tidak dapat menganggarkan lagi,
ada warning disitu, mudah-mudahan ini masih bisa ditinjau lagi oleh Pemerintah Pusat,” lanjut dia.
Khusus untuk tenaga honorer K2 yang sudah lanjut usia, Nasir menyarankan agar pemerintah daerah dapat memberikan semacam penghargaan atas jasa-jasa mereka.
“Untuk yang sudah lanjut usia yang pengabdiannya sudah lama ini harus kita data dan kita berikan semacam penghargaan kepada mereka-mereka yang sudah memberikan kontribusi terhadap daerah,” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Nasir Giasi turut mengundang Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pohuwato, Supratman Nento, beserta jajarannya.(*)
Penulis: Riyan Lagili
