Hargo.co.id, GORONTALO – Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango, Sofyan Wahidji, mempertanyakan perbedaan informasi mengenai asal sapi dalam program pengadaan ternak milik Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang dianggarkan sekitar Rp10 miliar.
Perbedaan keterangan tersebut mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Menurut Sofyan, saat pembahasan anggaran sebelumnya DPRD memperoleh penjelasan bahwa sapi yang akan dibeli berasal dari Sumbawa. Namun, dalam RDP terbaru, pihak Dinas Pertanian menyampaikan bahwa penyedia justru mengontrak sapi dari Sulawesi Tenggara.
“Ini yang menjadi tanda tanya bagi kami. Sebelumnya disampaikan pengadaan sapi berasal dari Sumbawa, tetapi dalam rapat hari ini dijelaskan berasal dari Sulawesi Tenggara. Perbedaan informasi ini harus dijelaskan agar tidak menimbulkan pertanyaan di kemudian hari,” ujar Sofyan.
Ia menjelaskan, RDP digelar untuk mengevaluasi pelaksanaan sejumlah program pemerintah daerah yang telah memasuki triwulan ketiga tahun anggaran.
DPRD menilai masih ada beberapa program yang progresnya belum terlihat secara maksimal,
termasuk pengadaan sapi yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah.
Sofyan Wahidji mengungkapkan, DPRD telah menyetujui anggaran sekitar Rp10 miliar untuk program tersebut melalui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pertanian.
Berdasarkan penjelasan Kepala Bidang Peternakan, proses pengadaan telah berkontrak dan sapi saat ini sedang dalam perjalanan menuju Bone Bolango.
Meski demikian, DPRD tetap menyoroti asal bibit sapi yang dipilih penyedia. Menurut Sofyan, berdasarkan aturan, bibit sapi seharusnya berasal dari daerah yang memenuhi persyaratan sebagai sentra penghasil bibit berkualitas.
Dalam rapat itu, Kabid Peternakan menjelaskan bahwa proses survei dan pengambilan sampel bibit dilakukan di sejumlah daerah, antara lain Sumbawa, Bima, Makassar, dan Sulawesi Tenggara.
Namun, penyedia akhirnya menetapkan Sulawesi Tenggara sebagai lokasi pengadaan.
Penjelasan tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab perbedaan informasi yang sebelumnya diterima DPRD.
Untuk itu, Komisi III DPRD Bone Bolango akan mendalami proses pengadaan tersebut
untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan dan bibit sapi yang dibeli memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan.
“Kami ingin memastikan proses pengadaan ini benar-benar transparan, sesuai aturan, dan menghasilkan bibit sapi yang berkualitas sehingga tujuan program dapat tercapai,” tegas Sofyan Wahidji. (Csr)
