Hargo.co.id, GORONTALO – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gorontalo Utara (Gorut) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati total pendapatan daerah pada tahun anggaran 2026 sebesar Rp. 683.622.210.193, terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp71,75 miliar, Transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi: Rp600,25 miliar, lain-lain pendapatan daerah yang sah: Rp11,61 miliar.
Pendapatan terbesar berasal dari transfer pemerintah pusat melalui DAU, DAK Fisik dan non fisik, dana desa, serta bagi hasil pajak.
Total belanja daerah tahun 2026 disepakati sebesar Rp666.691.750.924, yang mencakup: belanja operasi: Rp514,07 miliar,
belanja modal: Rp29,51 miliar, belanja tidak terduga: Rp1 miliar, belanja transfer: Rp122,09 miliar.
Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh juru bicara Banggar DPRD Gorut, Mikdad Yeser saat membacalan laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-35.
Rapat tersebut digelar dalam rangka Pembicaraan Tingkat II di Ruang Sidang DPRD, Ahad (30/11/2025) malam.
“Pembahasan APBD telah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 serta Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD. Fungsi anggaran diwujudkan melalui pembahasan KUA–PPAS, Ranperda APBD, Perubahan APBD, hingga pertanggungjawaban APBD.” jelasnya.
Lebih lanjut disampaikan bahwa alokasi belanja bagi hasil ke desa dan bantuan keuangan ke desa
telah memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. ADD dan Dana Desa pada 2026 mencapai lebih dari Rp.120 miliar.
“Dengan komposisi tersebut, APBD 2026 berada dalam posisi surplus sebesar Rp16,93 miliar, yang diproyeksikan untuk menutupi kebutuhan pembiayaan netto.” tegasnya.
Untuk pembiayaan daerah meliputi Penerimaan pembiayaan: Rp1,92 miliar berasal dari SiLPA 2025,
Pengeluaran pembiayaan: Rp18,35 miliar terdiri dari cicilan pinjaman PEN dan penyertaan modal.
Meskipun pembiayaan netto berada pada posisi minus Rp16,93 miliar,
kondisi ini tertutup oleh surplus pendapatan-belanja sehingga APBD 2026 dapat ditetapkan berimbang.
Kebijakan pemerintah pusat yang menyesuaikan dana transfer ke daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian fiskal.
Sebagian anggaran dialihkan ke program pusat yang dijalankan di daerah, termasuk Program makan bergizi gratis (MBG) juga menjadi perhatian.(Alosius)
