Hargo.co.id, JAKARTA – Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, kian mengintensifkan langkah politik dan administratif untuk mewujudkan Provinsi Gorontalo sebagai embarkasi dan debarkasi haji penuh.
Upaya tersebut menjadi bagian dari agenda strategis pemerintah provinsi dalam memperjuangkan pemerataan layanan haji di kawasan timur Indonesia.
Usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional bersama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Jakarta, Selasa (3/2/2026), Gubernur Gusnar Ismail langsung melanjutkan agenda lobi dengan Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi.
Pertemuan ini menegaskan keseriusan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mendorong dukungan pemerintah pusat terhadap penguatan infrastruktur transportasi udara daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Gusnar Ismail secara langsung memaparkan urgensi peningkatan status Bandara Djalaluddin Gorontalo menjadi embarkasi dan debarkasi haji penuh.
Ia menekankan bahwa selama 16 tahun Provinsi Gorontalo telah menjalankan fungsi sebagai Embarkasi Haji Antara dengan catatan pelayanan yang baik, sekaligus menunjukkan kesiapan daerah dalam mengelola layanan haji secara mandiri.
Gorontalo juga telah memiliki asrama haji yang memenuhi standar, sementara di kawasan Indonesia Timur hingga kini hanya terdapat satu embarkasi haji penuh, yakni Makassar.
Kondisi tersebut dinilai menimbulkan ketimpangan akses dan beban layanan bagi jemaah dari berbagai provinsi sekitar.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo, Jamal Nganro, menyebut pengusulan embarkasi haji penuh ini
bukan sekadar kepentingan daerah, melainkan bagian dari upaya pemerataan pembangunan nasional.
Secara geopolitik dan geografis, Gorontalo dinilai strategis untuk menjadi simpul baru layanan haji di kawasan timur.
“Bapak Gubernur berpandangan bahwa penambahan embarkasi haji di Gorontalo merupakan langkah strategis nasional. Namun hal ini perlu ditopang peningkatan infrastruktur Bandara Djalaluddin, mulai dari apron, taxiway, hingga pelapisan runway dan fasilitas pendukung lainnya,” kata Jamal.
Usulan tersebut mendapat respon positif dari Menteri Perhubungan RI. Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan
telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp45 miliar pada tahun 2026 untuk pembangunan apron tahap pertama di Bandara Djalaluddin Gorontalo.
Pekerjaan lanjutan berupa pengembangan apron, taxiway, dan pelapisan runway dijadwalkan berlanjut pada tahun 2027.
Dengan komitmen anggaran tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo optimistis seluruh peningkatan infrastruktur dapat dituntaskan sesuai target. Pemerintah daerah pun menargetkan pada 2028 Gorontalo resmi berstatus sebagai embarkasi haji penuh.
“Alhamdulillah, respon pemerintah pusat sangat positif. Ini menunjukkan adanya keselarasan antara visi pembangunan daerah dan kebijakan nasional,” pungkas Jamal.
Pada pertemuan tersebut, Gubernur Gusnar Ismail turut didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo Jamal Nganro,
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Sagita Wartabone, serta Staf Khusus Bidang Infrastruktur dan Pariwisata, Bonny Ointu.(Rls)
