Hargo.co.id, GORONTALO – Memasuki awal januari 2026, Komisi l Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo melakukan pertemuan dengan mitra kerja terkait pembahasan program strategis 2026, di ruang kerja komisi, Senin (12/1/2026).
Rapat ini menjadi ruang awal penyelarasan arah kebijakan agar pelayanan publik ke depan semakin terarah dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo, Muhlis Panai serta dihadiri pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
Fokus utama pembahasan adalah memastikan program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan warga.
“Penyusunan program 2026 tidak boleh sekadar formalitas anggaran, tetapi harus berbasis pada kondisi riil di lapangan,” jelas Muhlis
Menurutnya, Komisi I ingin memastikan setiap rupiah yang dialokasikan punya arah dan manfaat yang jelas.
“Komisi I tidak ingin program hanya bagus di atas kertas, tapi minim dampak di masyarakat. Karena itu, sejak awal kami minta semua mitra kerja menyampaikan rencana secara terbuka dan terukur,” kata Muhlis.
Ia juga menyoroti pentingnya peran Disdukcapil dalam pelayanan administrasi kependudukan, yang menjadi kebutuhan dasar warga. Muhlis menyebut, kualitas layanan KTP, KK, dan dokumen kependudukan lainnya harus terus ditingkatkan seiring bertambahnya jumlah penduduk dan dinamika sosial.
“Pelayanan Disdukcapil menyentuh hampir seluruh warga. Kalau sistem dan SDM-nya tidak diperkuat dari sekarang, maka di 2026 kita akan kembali menghadapi keluhan yang sama,”pungkas Aleg PKB ini. (Wie)
