Legislatif

Gelar Rapat Perdana, Pansus LKPJ DPRD Gorut Minta Daftar Pembayaran yang Belum Tuntas

×

Gelar Rapat Perdana, Pansus LKPJ DPRD Gorut Minta Daftar Pembayaran yang Belum Tuntas

Sebarkan artikel ini
Gelar Rapat Perdana, Pansus LKPJ DPRD Gorut Minta Daftar Pembayaran yang Belum Tuntas
Rapat perdana Pansus LKPJ DPRD Gorut bersama OPD, Senin (22/04/2025). (Foto: Alosius M Budiman)

Hargo.co.id, GORONTALO – Sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan sebelumnya, pada Senin (21/04/2025) Pansus LKPJ Bupati Gorontalo Utara (Gorut) tahun 2024 menggelar rapat.

Berita Terkait:  Hamzah Sidik Jamin Hak Keuangan Aleg Tidak Terganggu

Dari pantauan awak media, rapat Pansus dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Hendra Nurdin dan turut didampingi oleh beberapa anggota Pansus seperti Windra Laharusu, Daud Syarif, Migdad Abdullah dan Rina Polapa.

Sementara dari legislatif ada Kadis Perikanan dan Kelautan, DLH, Kadis PUPR,

Berita Terkait:  RKA Belum Ada, Pembahasan APBD 2024 Gorut Jalan Ditempat

Sekertaris Dinas Pertanahan dan pemukiman dan beberapa perwakilan OPD lainnya.

Dalam rapat tersebut, Windra Lagarusu menegaskan kepada pihak dinas untuk dapat memasukan data terkait apa saja yang belum terselesaikan pembayarannya pada tahun 2024.

Berita Terkait:  Berkas PAW Roni Imran Tengah Berproses

“Seperti halnya retensi dan hal lainnya,” kata Windra.

Hal tersebut kemudian ditegaskan lagi oleh Hendra Nurdin bahwa pada tahun 2024 kemarin hampir tidak ada program yang berjalan karena memang tidak ada dananya

Berita Terkait:  Perayaan 1 Muharram di Pohuwato Dinilai Berlebihan, Pemda Bukan Ormas Keagamaan

“Seperti halnya di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang ada sumber PAD,

namun kendalanya ada sejumlah kendaraan operasional namun rusak dan jangankan anggaran perbaikan,

Berita Terkait:  Vickry: Guru adalah Panutan dan Teladan

anggaran untuk ATK saja sulit bahkan tidak ada,” kata Hendra Nurdin.

Lanjut dikatakan bahwa ada juga aspirasi yang masuk terutama dari ASN yang ternyata

Berita Terkait:  Gelar Aksi di DPRD Kabgor, Tapera Pertanyakan Kelanjutan Persoalan Pemdes-BSG

telah bekerja sesuai aturan dan ketentuan namun ternyata banyak hak mereka yang tidak direalisasikan.

“Ibarat kata, kewajiban telah dilaksanakan namun terhadap hak ASN banyak yang tidak terealisasikan,

Berita Terkait:  Rina Polapa: Informasi Terkait Kondisi Daerah Harus Sampai ke Masyarakat

padahal mereka telah bekerja,” tegasnya.

Oleh karena itu, kata Hendra, pihaknya meminta list apa saja yang belum direalisasikan. Terutama terkait dengan anggaran.

Berita Terkait:  Pekan Ini, Dekab Gorut Bahas Tatib

“Dan hal ini akan dicarikan solusinya agar persoalan krusial seperti ini diharapkan tidak terjadi lagi

di tahun anggaran 2025,” tandas Hendra Nurdin.(Alosius) 

Berita Terkait:  Bahas Persoalan Keuangan Daerah, Desy: Harus Terbuka, Jangan Ada yang Disembunyikan