Legislatif

Gelar Rapat Perdana, Pansus LKPJ DPRD Gorut Minta Daftar Pembayaran yang Belum Tuntas

×

Gelar Rapat Perdana, Pansus LKPJ DPRD Gorut Minta Daftar Pembayaran yang Belum Tuntas

Share this article
Gelar Rapat Perdana, Pansus LKPJ DPRD Gorut Minta Daftar Pembayaran yang Belum Tuntas
Rapat perdana Pansus LKPJ DPRD Gorut bersama OPD, Senin (22/04/2025). (Foto: Alosius M Budiman)

Hargo.co.id, GORONTALO – Sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan sebelumnya, pada Senin (21/04/2025) Pansus LKPJ Bupati Gorontalo Utara (Gorut) tahun 2024 menggelar rapat.

Berita Terkait:  Bahas APBD-P 2025, DPRD Boalemo Kerja Tanpa Kenal Lelah

Dari pantauan awak media, rapat Pansus dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Hendra Nurdin dan turut didampingi oleh beberapa anggota Pansus seperti Windra Laharusu, Daud Syarif, Migdad Abdullah dan Rina Polapa.

Sementara dari legislatif ada Kadis Perikanan dan Kelautan, DLH, Kadis PUPR,

Berita Terkait:  Dugaan Pengancaman Oknum Anggota Polres Pohuwato, Wawan: Kapolres Harus Tegas

Sekertaris Dinas Pertanahan dan pemukiman dan beberapa perwakilan OPD lainnya.

Dalam rapat tersebut, Windra Lagarusu menegaskan kepada pihak dinas untuk dapat memasukan data terkait apa saja yang belum terselesaikan pembayarannya pada tahun 2024.

Berita Terkait:  Finalisasi Ranperda RTRW: Minus Tilamuta, 6 Kecamatan di Boalemo Masuk Kawasan Pertambangan

“Seperti halnya retensi dan hal lainnya,” kata Windra.

Hal tersebut kemudian ditegaskan lagi oleh Hendra Nurdin bahwa pada tahun 2024 kemarin hampir tidak ada program yang berjalan karena memang tidak ada dananya

Berita Terkait:  Jalani Reses, Elvin Sunge Tampung Banyak Aspirasi

“Seperti halnya di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang ada sumber PAD,

namun kendalanya ada sejumlah kendaraan operasional namun rusak dan jangankan anggaran perbaikan,

Berita Terkait:  Rahmat Lamadji: Perda Pendapatan Daerah Tergantung Eksekutif

anggaran untuk ATK saja sulit bahkan tidak ada,” kata Hendra Nurdin.

Lanjut dikatakan bahwa ada juga aspirasi yang masuk terutama dari ASN yang ternyata

Berita Terkait:  Ketua DPRD Boalemo Tegaskan APBD Harus Berpihak pada Rakyat

telah bekerja sesuai aturan dan ketentuan namun ternyata banyak hak mereka yang tidak direalisasikan.

“Ibarat kata, kewajiban telah dilaksanakan namun terhadap hak ASN banyak yang tidak terealisasikan,

Berita Terkait:  Kembangkan Destinasi Wisata Butuh Inovasi

padahal mereka telah bekerja,” tegasnya.

Oleh karena itu, kata Hendra, pihaknya meminta list apa saja yang belum direalisasikan. Terutama terkait dengan anggaran.

Berita Terkait:  Komisi II Dekab Gorut Evaluasi Ranperda BUMD

“Dan hal ini akan dicarikan solusinya agar persoalan krusial seperti ini diharapkan tidak terjadi lagi

di tahun anggaran 2025,” tandas Hendra Nurdin.(Alosius) 

Berita Terkait:  Target Pendapatan dan Belanja Pemkab Gorut Tahun 2025 bakal Berubah