Hargo.co.id, GORONTALO – Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menegaskan pentingnya efektivitas penggunaan anggaran serta penguatan koordinasi lintas pemerintah daerah dalam Rapat Paripurna ke-80 DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (27/4/2026).
Rapat yang digelar di ruang paripurna DPRD tersebut berlangsung dalam rangka penyerahan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo Tahun Anggaran 2025.
Dalam sambutannya, Gubernur Gusnar Ismail menekankan bahwa penggunaan anggaran harus berbasis pada prioritas kegiatan yang benar-benar berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan penyelesaian persoalan publik.
Ia mengingatkan agar anggaran tidak dihabiskan tanpa perencanaan yang matang.
“Kalau kegiatannya rapat seperti ini, maka nilai rupiahnya juga harus disesuaikan. Jangan sampai anggaran langsung dihabiskan tanpa bisa dikontrol, apakah benar-benar berdampak atau tidak,” ujarnya.
Gubernur Gusnar Ismail juga menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang telah disampaikan oleh DPRD melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Menurutnya, sejumlah kendala dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2025, seperti proses pembebasan lahan yang memakan waktu lama, menjadi pelajaran penting untuk perbaikan ke depan.
“Masalah tanah ini menjadi salah satu hambatan utama. Proses pembebasan lahan membutuhkan waktu panjang, ditambah dengan regulasi terkait hibah antar pemerintah yang terbatas hanya untuk kepentingan sosial,” jelasnya.
Ia mencontohkan kasus rencana hibah lahan antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang terkendala aturan,
karena tidak dapat digunakan untuk kepentingan bisnis atau pengembangan ekonomi.
Lebih lanjut, Gubernur Gusnar mengungkapkan adanya alokasi anggaran besar dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar kurang lebih Rp2,7 triliun pada tahun 2026 yang akan beredar di Provinsi Gorontalo.
Namun, realisasi program tersebut kembali dihadapkan pada persoalan ketersediaan lahan.
“Ada dana Rp2,7 triliun yang akan masuk, tapi persoalannya lagi-lagi soal tanah. Ini yang harus kita carikan solusi bersama melalui koordinasi dan kolaborasi yang kuat,” tambahnya.
Mengakhiri sambutannya, Gubernur Gusnar Ismail menegaskan kesiapan pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti
seluruh rekomendasi DPRD serta mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kerja sama demi percepatan pembangunan di Gorontalo.
“Kami siap menindaklanjuti rekomendasi ini dan membutuhkan dukungan serta kerja sama dari seluruh anggota dewan,” tutupnya. (Mg-08)
