Kota Gorontalo

Adhan Instruksikan Waria Dicoret dari Daftar Penerima Bansos

×

Adhan Instruksikan Waria Dicoret dari Daftar Penerima Bansos

Share this article
Adhan Instruksikan Waria Dicoret dari Daftar Penerima Bansos
Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea didampingi Wawali Indra Gobel dan Sekda Ismail Madjid ketika memimpin Rakorev penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Rabu (15/7/2026).

Hargo.co.id, GORONTALO – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, meminta seluruh jajaran Pemerintah Kota Gorontalo memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) dilakukan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima.

Berita Terkait:  Adhan Ungkap Laporan Pemprov Gorontalo ke Kemendagri: Ada yang Tak Sesuai Fakta

Arahan tersebut disampaikan Adhan saat memimpin rapat koordinasi dan evaluasi (Rakorev) penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang berlangsung di Bandhayo Lo Yiladia, Rabu (15/7/2026). Kegiatan itu dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan lurah se-Kota Gorontalo.

Dalam kesempatan tersebut, Adhan menegaskan agar aparatur pemerintah lebih cermat dalam melakukan pendataan dan verifikasi penerima bantuan.

Berita Terkait:  Diinisiasi Adhan, HUT ke-75 Prabowo Dirayakan Lewat Doa Lintas Agama di Gorontalo

Ia juga meminta agar kelompok yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dan kebijakan pemerintah daerah tidak dimasukkan dalam daftar penerima bansos.

Secara khusus, Adhan Dambea menginstruksikan jajaran pemerintah daerah untuk tidak menyalurkan bantuan sosial kepada waria. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari arah kebijakan pemerintah daerah yang sedang disusun dan diperkuat melalui regulasi.

Berita Terkait:  Jadi Pembicara di AMF, Marten Bahas Pengembangan Ekonomi Hijau

Selain itu, Adhan meminta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Gorontalo menyempurnakan rancangan peraturan daerah (Perda) yang tengah disiapkan.

Ia menilai substansi regulasi perlu dibuat lebih rinci dan spesifik agar memiliki landasan hukum yang jelas

Berita Terkait:  Tak Berada di Kantor saat Jam Kerja, 58 ASN dapat SP 1 dari Adhan

serta tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam implementasinya.

Menurut Adhan Dambea, judul maupun materi muatan perda harus secara tegas menjelaskan objek dan sasaran

Berita Terkait:  Sidak Kantor OPD dan Kelurahan, Adhan Tegaskan Pegawai Keluar Kantor Harus Berizin

yang diatur sehingga dapat menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan.

Rakorev tersebut juga membahas berbagai agenda pemerintahan lainnya, termasuk upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD),

Berita Terkait:  Adhan Sebut Ada Upaya Menjebaknya dalam Kasus Penganiayaan di Sentral, Usai Puasa akan Demo Kejari

penguatan disiplin aparatur sipil negara, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.(Adv)