Hargo.co.id, GORONTALO – Pemerintah Kabupaten Gorontalo mulai menyiapkan langkah memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal.
Sedikitnya 3.000 pekerja rentan ditargetkan masuk kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) pada 2027.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat cakupan kepesertaan Jamsostek di Kabupaten Gorontalo saat ini masih berada di kisaran 40 persen. Angka itu masih terpaut cukup jauh dari target nasional sebesar 70 persen.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo, Kisman Ishak, mengungkapkan dari sekitar 180 ribu angkatan kerja, baru sekitar 70 ribu orang yang telah memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Karena itu, pemerintah daerah berencana memperkuat intervensi melalui APBD 2027. Perluasan sasaran akan diarahkan terutama kepada pekerja sektor informal yang memiliki risiko tinggi namun belum terlindungi.
“Insyaallah tahun 2027 kita tingkatkan intervensi APBD. Sasaran perlindungan akan diperluas kepada pelaku UMKM, abang bentor, petani, nelayan, dan pekerja rentan lainnya dengan target awal sekitar 3.000 orang,” kata Kisman usai menghadiri Jamsostek Award Provinsi Gorontalo di Azlea Convention Centre, Sabtu (5/9/2026) malam.
Menurut Kisman, kebijakan tersebut bukan sekadar mengejar peningkatan persentase kepesertaan. Lebih dari itu, pemerintah ingin memastikan pekerja informal memiliki jaring pengaman ketika menghadapi kecelakaan kerja maupun risiko sosial ekonomi.
Catatan pemerintah daerah menunjukkan, Kabupaten Gorontalo pernah memberikan perlindungan kepada sekitar 15 ribu pekerja rentan di sektor pertanian melalui APBD pada 2024. Capaian tersebut turut mengantarkan daerah itu meraih peringkat kedua Paritrana Award.
Namun, intervensi melalui anggaran daerah dalam dua tahun terakhir disebut mengalami penurunan dan baru menyentuh sekitar 1.000 pekerja.
Kondisi itu menjadi salah satu alasan Pemkab Gorontalo kembali mendorong peningkatan alokasi anggaran untuk perlindungan pekerja rentan pada 2027.
“Yang paling penting adalah bagaimana pemerintah hadir memberikan rasa aman kepada pekerja informal yang rentan risiko sosial ekonomi. Ini komitmen yang terus kita perkuat secara bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah,” ujarnya.
Dengan cakupan kepesertaan yang masih sekitar 40 persen, Kabupaten Gorontalo masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengejar target nasional 70 persen.
Pemerintah berharap penambahan kepesertaan pekerja rentan melalui APBD dapat menjadi salah satu strategi untuk mempersempit kesenjangan sekaligus memperluas jaminan perlindungan bagi masyarakat pekerja di daerah.(Adv)
