Hargo.co.id, GORONTALO – Polemik pemanfaatan trotoar untuk aktivitas usaha Coffee Street di Kota Gorontalo kembali menjadi sorotan.
Di tengah perhatian Pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap penertiban penggunaan fasilitas umum, Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo meminta agar aspek keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil juga menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan.
Juru Bicara Wali Kota Gorontalo, Jeffry As. Rumampuk, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak semestinya hanya dilihat dari sisi regulasi. Menurutnya, pemerintah juga harus mempertimbangkan nasib pelaku usaha kecil yang menggantungkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga hingga membiayai pendidikan.
“Kita ketahui bersama bahwa kebijakan Bapak Wali Kota dalam membuka ruang usaha bagi pelaku UMKM merupakan bagian dari upaya menghadirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kota Gorontalo,” kata Jeffry.
“Selain berbicara tentang regulasi, Pak Wali Kota itu sedang mengurus perut rakyat. Jangan sampai kita terlalu sibuk memperdebatkan tempat berjualan, tetapi lupa bahwa ada masyarakat yang setiap hari harus mencari nafkah untuk menghidupi keluarga dan membiayai kuliahnya,” sambungnya.
Menurut Jeffry, kehadiran Coffee Street merupakan salah satu upaya membuka kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang. Pemerintah, kata dia, perlu hadir dengan memberikan ruang dan menciptakan peluang ekonomi, bukan justru membuat masyarakat kecil kehilangan kesempatan untuk berusaha.
Ia juga mengingatkan bahwa dinamika pusat perdagangan harus menjadi pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi daerah. Pasar Sentral, misalnya, pernah menjadi salah satu pusat aktivitas perdagangan masyarakat. Namun, perubahan pola belanja dan aktivitas konsumen menuntut hadirnya alternatif ruang ekonomi yang lebih beragam.
“Kalau kita ingin UMKM tumbuh, maka harus ada keberanian membuka ruang-ruang ekonomi baru. Jangan semua aktivitas usaha hanya bertumpu pada satu kawasan. Pemerintah harus memikirkan bagaimana pedagang kecil bisa mendapatkan pembeli dan memiliki kesempatan meningkatkan pendapatan,” ujarnya.
Terkait penggunaan trotoar, Jeffry menyebut regulasi tetap harus menjadi acuan, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.
Namun, menurutnya, penerapan aturan tersebut perlu mempertimbangkan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang pejalan kaki untuk kegiatan usaha kecil formal dengan persyaratan tertentu.
“Regulasi mengenai penyelenggaraan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki juga memuat ketentuan pemanfaatan ruang pejalan kaki untuk kegiatan usaha kecil formal dengan persyaratan tertentu. Artinya, Pemkot hari ini melihat bahwa di tengah efisiensi, dibutuhkan kebijakan pemerintah untuk terus berada di samping rakyat dan pelaku usaha,” jelasnya.
Jeffry menilai persoalan Coffee Street membutuhkan pembahasan yang lebih komprehensif. Penegakan aturan tetap harus dilakukan, tetapi penataan kawasan juga perlu memperhatikan keberlangsungan usaha masyarakat.
“Kami menghargai perhatian Pemprov terhadap ketertiban fasilitas umum. Namun, kami bersama pelaku usaha kecil berharap agar regulasi yang digaungkan dapat berjalan seiring dengan kebijakan Pemerintah Kota Gorontalo dalam memperkuat ekonomi kerakyatan,” ujarnya.
Ia berharap perbedaan pandangan terkait pemanfaatan trotoar tidak berujung pada hilangnya ruang usaha bagi masyarakat kecil. Menurutnya, solusi terbaik dapat dicari melalui dialog antara pemerintah daerah dan para pelaku usaha.
“Jangan sampai semangat menegakkan aturan justru menghilangkan semangat masyarakat untuk berusaha. Kalau memang ada bagian yang perlu ditata, mari duduk bersama dan cari solusinya. Trotoar harus tetap memperhatikan hak pejalan kaki, tetapi UMKM juga jangan dikorbankan. Dua kepentingan ini harus bisa berjalan beriringan,” tambahnya.
Jeffry juga mengingatkan bahwa komitmen Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea,
dalam mendorong pengembangan UMKM sebelumnya mendapat pengakuan dari DPRD Kota Gorontalo.
Pada 19 Februari 2026, Adhan menerima penghargaan sebagai Bapak UMKM Kota Gorontalo atas komitmennya dalam mendorong pertumbuhan usaha kecil.
Selain itu, ia menyebut realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Gorontalo pada 2025 melampaui Rp399 miliar atau sekitar 102 persen dari target. Capaian tersebut, menurutnya, menjadi salah satu gambaran pentingnya aktivitas ekonomi masyarakat dalam menopang pembangunan daerah.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, penguatan ekonomi masyarakat dan penciptaan peluang usaha
dinilai perlu terus menjadi perhatian pemerintah untuk menjaga daya beli serta kesejahteraan warga.
Jeffry menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah tidak semestinya hanya diukur dari tertibnya administrasi dan pengelolaan fasilitas publik. Lebih dari itu, kebijakan pemerintah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Perlu kami tegaskan bahwa jangan sampai masyarakat kecil yang sedang berjuang mencari nafkah justru kehilangan ruang untuk bertahan hidup. Pak Wali Kota ingin ekonomi rakyat bergerak, UMKM tumbuh, dan masyarakat punya penghasilan. Itulah semangat yang harus kita jaga bersama,” pungkasnya.(Rls)
