Hargo.co.id, GORONTALO – Sejumlah orang tua serta wali murid di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo mempertanyakan penerapan penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur Zonasi.
![Badan Keuangan Kota Gorontalo badan keuangan](https://hargofoto.sgp1.digitaloceanspaces.com/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-21-at-17.02.58.jpeg)
Pasalnya, sejumlah murid yang mendaftar ke SMA Negeri 1 Gorontalo Kota Gorontalo dinyatakan tidak lulus. Padahal, Sekolah tersebut berada di wilayah kelurahan Ipilo.
Berdasarkan data yang diterima media ini, dari 309 siswa yang mendaftar lewat jalur Zonasi, ada 302 orang yang dinyatakan lulus. Sementara, 77 pendaftar dinyatakan tidak lulus.
Anehnya, meski mendaftar lewat jalur Zonasi, ada 11 orang siswa di kelurahan Ipilo yang dinyatakan tidak lulus saat mendaftar di SMA Negeri 1 Gorontalo Kota Gorontalo.
Ferdinan Olii, salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Ipilo mengatakan, kejadian tersebut sudah berulangkali terjadi. Bahkan pernah menjadi sorotan dan dilakukan hearing di DPRD Provinsi Gorontalo.
“Alasannya selalu sama, katanya titik maps tidak sesuai atau persoalan lain saat melakukan upload kartu keluarga (KK),” kata Ferdinan Olii saat diwawancarai awak media, Rabu (19/6/2024).
Menurutnya, hal ini sangat berdampak negatif bagi para calon siswa yang tidak lulus jalur Zonasi,
padahal rumah mereka hanya berjarak beberapa meter dari sekolah.
“Banyak yang tidak lulus dan kehilangan semangat untuk bersekolah. Kasian para penerus daerah ini kalau begini. Ini kan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan dengan sekolah yang dekat dari rumahnya,” ucapnya.
Selaku tokoh masyarakat, Ferdinan Olii berharap hal ini bisa mendapatkan solusi agar tidak terulang kembali di tahun-tahun yang akan datang.
“Masalahnya, tidak semua orang tua berani untuk protes atau sekedar bersuara. Jadi, kami berharap ada solusi, tanpa harus menunggu protes dari orang tua dan justru berpotensi menciptakan masalah baru,” kata Ferdinan.
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berusaha menghubungi Dinas Pendidikan dan Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo yang membidangi persoalan tersebut.(*)
Penulis: Sucipto Mokodompis