Kab. Gorontalo Utara

Bappeda Gorut Gelar Konsultasi Publik RKPD 2026

×

Bappeda Gorut Gelar Konsultasi Publik RKPD 2026

Share this article
Bappeda Gorut Gelar Konsultasi Publik RKPD 2026
Suasana konsultasi publik RKPD tahun 2026 yang diselenggarakan Bappeda Gorut, Kamis (13/2/2025).

Hargo.co.id, GORONTALO – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) menggelar konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Gorut Tahun 2026, Kamis (13/02/2025).

Berita Terkait:  Perkemahan Pramuka Harus Diisi dengan Informasi dan Edukasi

Kepala BAPPEDA Gorut, Helmi Potutu, menjelaskan secara garis besar untuk penyusunan rencana kerja saat ini disesuaikan dengan paradigma, perencanaannya secara holistik, terintegrasi dan tematik.

“Saat ini kita harus mulai menyusun rencana secara tematik, dan juga terintegrasi dari pusat hingga ke daerah sampai tingkat deaa” tegasnya.

Berita Terkait:  Thariq Modanggu Terima Kunjungan Wali Kota Gorontalo

Untuk itu, dalam konsultasi publik tersebut juga menghadirkan keterwakilan gender,

pemerhati perempuan dan anak, keterwakilan pemuda, asosiasi UMKM, Dekopimda, pimpinan OPD,

camat, perwakilan desa, tim fasilitator dana desa.

“Dan kami mendapat kehormatan, karena dalam kegiatan ini dihadiri langsung oleh

lembaga donor kerjasama Australia Indonesia terkait kebutuhan layanan dasar,” kata Helmi.

Berita Terkait:  Thariq Modanggu Buka Rembuk Stunting di Gentuma

Dalam penyusunan Rencana Kerja kata Helmi harus memperhatikan sasaran, kemudian output dan outcome serta bemefit program itu sendiri.

Sehingga, program tersebut memang berdampak secara berkelanjutan serta sesuai dengan apa yang dituju.

Berita Terkait:  Thariq Modanggu Salurkan Bantuan Pertanian di Kecamatan Kwandang

Ada juga masukan dari pihak AIDRAN terkait dengan kaum difabel mulai dari kebutuhan pendidikan,

hingga ketersediaan fasilitas baik itu di sekolah, layanan umum maupun pemerintahan.

Pada dasarnya ada banyak hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan program kedepan,

sehingga dalam diskusi tersebut kata Helmi, ada beberapa saran yang berkembang,

salah satunya terkait dengan adanya satgas dalam pengawalan program sampai ditingkat desa.(Alosius) 

Berita Terkait:  Bawaslu Gorut akan Diadukan ke DKPP, Dampak Penghentian Dugaan Pelanggaran Pemilu Caleg Inisial RP