Gorontalo

Bareng Pemkab dan Pemkot, Pemprov akan Intervensi 5.132 Anak Tengkes di Gorontalo

×

Bareng Pemkab dan Pemkot, Pemprov akan Intervensi 5.132 Anak Tengkes di Gorontalo

Share this article
anak tengkes
Penjagub Gorontalo Ismail Pakaya pada pembukaan Training Strategic Leadership dan System Thinking in Learning Organization (STLO) di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Kamis (14/9/2023). (Foto: Istimewa)

Hargo.co.id, GORONTALO – Sebanyak 5.132 anak tengkes akan diintervensi oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama kabupaten kota.

Berita Terkait:  Lantik 2.459 PPPK Paruh Waktu, Gubernur Gusnar: Ingat Sumpah yang Diucap

Hal itu ditegaskan Penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya saat menghadiri kegiatan di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Kamis (14/9/2023).

Kegiatan yang juga dibukanya itu adalah Training Strategic Leadership dan STLO sekaligus persiapan intervensi non material penanggulangan tengkes.

Berita Terkait:  Usai Dikukuhkan, Pengurus ForLUPBG Diharapkan Bersinergi dengan Pemerintah

“Kita akan intervensi yang ada datanya by name by address. Terakhir dilaporkan ke saya minggu lalu sejumlah lima ribu lebih,” kata Ismail.

“Saya minta itu dibagi habis intervensinya oleh provinsi dan kabupaten kota,” tambahnya.

Berita Terkait:  Dispora Gorontalo Siap Berangkatkan 76 Kontingen ke POPNAS XVII dan PEPARPENAS XI

Penjagub Ismail menyoroti angka tengkes Provinsi Gorontalo tahun 2023 yang berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) sebesar 23,8 persen.

Menurutnya, data tersebut menyulitkan pemerintah daerah dalam mengintervensi anak tengkes karena tidak disajikan by name by address.

Berita Terkait:  Djoewiati Kentjana Fokus Pelatihan Pemasaran untuk Perajin Karawo

Ia juga mengaku khawatir akan terjadi tumpang tindih dan program intervensi yang tidak tepat akibat keterbatasan data.

Dirinya menjelaskan, seorang anak tengkes dengan latar keluarga yang tergolong mampu tidak bisa diintervensi dengan bantuan makanan.

Berita Terkait:  Pembentukan Kopdes Merah Putih Capai 100 Persen, Mendes PDT Apresiasi Gubernur Gusnar

Sebab, kata dia, anak tersebut tengkes bukan karena asupan makanan, tapi pola asuh yang buruk atau pengaruh lingkungan rumahnya.

“Kalau kita tidak punya data seperti itu, lalu datang dengan membawa susu dan telur, ya tidak berubah, karena bukan itu penyebabnya,”kata Ismail.

Berita Terkait:  Satpol PP Sidak Sejumlah SPBU, Pastikan BBM Bersubsidi Tersalur dengan Tepat

Lebih lanjut Ismail menuturkan, upaya penanggulangan tengkes menjadi salah satu prioritasnya sejak dilantik menjadi Penjagub Gorontalo.

Berbagai terobosan telah dilakukan untuk mempercepat penurunan angka tengkes sesuai target nasional sebesar 14 persen di tahun 2024.

Berita Terkait:  Gaji ke-13 ASN Pemprov Mulai Dicairkan, Gusnar: Prioritaskan Biaya Pendidikan Anak

Mulai dari menunjuk Dinas Ketahanan Pangan menjadi koordinator penanggulangan tengkes serta membagi OPD penanggungjawab tengkes di setiap kecamatan.

Selain itu, Ia juga menginstruksikan seluruh pimpinan OPD Provinsi Gorontalo menjadi orang tua asuh anak tengkes.

Berita Terkait:  Koordinasi Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Stunting Sangat Penting

“Untuk Gubernur, beri saya 15 anak asuh. Ini bukan untuk mencari prestasi, tapi demi masa depan anak-anak kita,” kata Ismail.

“Merekalah yang akan menjadi penerus pembangunan bangsa dan negara di masa mendatang,” sambung Ismail.

Berita Terkait:  Kabar Gembira, Tunjangan Pegawai TU SMA Sederajat di Gorontalo Bakal Naik

Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, distribusi jumlah anak balita tengkes periode Agustus 2023 yang terbanyak berada di Kabupaten Gorontalo.

Di kabupaten tersebut, ada sebanyak 1.514 balita tengkes. Disusul Kabupaten Gorontalo Utara dan Bone Bolango masing-masing 1.198 dan 1.018 anak.

Berita Terkait:  Penyelenggaraan Penas Tani Nelayan ke-17 di Gorontalo Kian Dimatangkan

Selanjutnya Boalemo dengan 629 anak, Kota Gorontalo 407 anak, serta Pohuwato sebanyak 366 anak.(*)

Penulis: Sucipto Mokodompis 

Berita Terkait:  Usai Dikukuhkan, Pengurus ForLUPBG Diharapkan Bersinergi dengan Pemerintah