Semua pengalaman itu membentuk cara pandang saya ketika menjadi guru honorer di Sumalata Gorontalo Utara, lalu bekerja di perusahaan pembiayaan berskala nasional, hingga akhirnya terangkat menjadi Guru PNS di SMP Negeri 14 Kota Gorontalo tahun 2009 hingga tahun 2015 masuk ke birokrasi pemerintahan.
Di ruang kelas, saya menemukan kembali wajah keteraturan: jadwal, tata tertib, dan sistem penilaian membuat pembelajaran adil—kreativitas justru tumbuh karena ada batas.
Di perusahaan, keteraturan hadir dalam prosedur, target, dan akuntabilitas—angka tidak bisa dinegosiasikan, kepercayaan dibangun oleh konsistensi. Dan di birokrasi, barulah pesan senior saya bertahun-tahun lalu menemukan tempatnya.
Saya juga paham mengapa birokrasi kerap dicurigai. Keteraturan yang kehilangan etika berubah menjadi kekakuan. Prosedur yang terlepas dari tujuan kemanusiaan menjelma beban.
Dari sudut pandang antropologi, masalah birokrasi bukan pada banyaknya aturan, melainkan pada terputusnya aturan dari nilai.
Di titik inilah teladan sejarah menjadi penting. Kepemimpinan Nabi Muhammad Saw menunjukkan bahwa keteraturan dan nilai tidak pernah dipisahkan. Rasulullah membangun masyarakat Madinah melalui kesepakatan sosial yang jelas dan adil—sebuah arsitektur aturan untuk melindungi kehidupan bersama.
Yang paling kuat adalah konsistensi moral: beliau tunduk pada aturan yang beliau tetapkan sendiri. Dari sinilah keteraturan berubah menjadi kepercayaan. Keteladanan itu diteruskan oleh Abu Bakar dengan keteguhan amanah, dan Umar bin Khattab dengan administrasi rapi, pengawasan ketat, dan keberanian menegur aparatur—bahkan dirinya sendiri. Keteraturan yang adil selalu berpijak pada keberanian moral.
