Ketidaknetralan Birokrasi
Terdapat kasus yang dapat dijadikan beberapa contoh pada prakteknya sering ditemukan pegawai atau birokrasi yang tidak netral. Seperti pergantian pejabat eselon I dan II yang memiliki afiliasi atau mencari afiliasi politik kepada Menteri. Dalam penganggaran disisipkan kegiatan yang membawa misi dari partai politik dimana Menteri tersebut bernaung.
Di daerah lebih kentara lagi dimana pegawai yang sudah lama bekerja dengan incumbent
berusaha memberikan dukungan kembali—walaupun tidak terang-terangan—kepada pejabat incumbent
agar bisa mendapatkan jabatan.
Beberapa sarjana seperti Etzioni(1985);Peters (1992);Riggs (1991), menyampaikan titik tolak dari pandangan bahwa birokrasi tidak bisa lepas
dari politikdalam memahami pemerintahandan tidak bisamemisahkan masalah politik dari masalah administrasi.
Riggsmemperkuat dengan argumentasi bahwa orang yang berpikiran birokrasi itu netral secara politik sama saja berpandangan bahwa orang-orang yang ada dalam birokrasi merupakan powerless apparatusdan devoid of self-interst or power.
Senada dengan teori Rigss, Peters & Pierre (2004) mengemukakan teorinya tentang politization of the civil service.
Dalam pengertian yang sangat dasar kedua orang itu memaknai politization of the civil service sebagai the substitution of political creteria for merit-based criteria in the selection, retention, promotion, rewards, and disciplining of members of the public service.
Lanjut Peters & Pierre untuk memahami fenomena birokrasi dengan a political creation, tidak lepas dari masalah politik dan struktur birokrasi yang diperuntukkan sebagai pelayanan publik.
Di sini birokrasi memegang peran yang sangat penting untuk menentukan who gets what dari sektor publik,
karena mempunyai otoritas atas berbagai sumber—baik yang berbentuk barang maupun jasa publik—yang dialokasikan dan didistribusikan kepada publik.
Bahkan Toha (2003) mengemukakan birokrasi Indonesia yang sering disebut kerajaan pejabat (officialdom) pada hakekatnya memamerkan kekuasaan yang disusun secara hierarki. Artinya, tidak ada lagi organisasi lainnya yang menandingi kekuasaan yang tumbuh dan berkembang pada birokrasi pemerintah.
Tumbuh kembangnya birokrasi dipengaruhi oleh kondisi perpolitikan nasional. Politik dan birokrasi pemerintah berbeda akan tetapi tidak bisa dipisahkan.
Kehadiran politik dalam birokrasi tidak bisa dihindari. Dalam birokrasi pemerintah tidak mungkin hanya didominasi oleh
para birokrat tanpa memberikan kesempatan hadirnya institusi politik.
Walaupun, dalam perkembangan kemudiandominasi politik pasca reformasi terhadap birokrasi begitu kuat.
Oleh itu, praktek birokrasi pemerintah seperti ini hampir disemua negara dimanapun di dunia ini
semua orang memandang bahwa tindakan pemerintah yang dijalankan melalui mesin birokrasinya
merupakan cara terbaik menciptakan otorisasi dan menetapkan peraturan yang mengikat semua pihak.
