Kab. Bone Bolango

BPD di Bone Bolango Diminta Dukung Tuntaskan Stunting dan Kemiskinan

×

BPD di Bone Bolango Diminta Dukung Tuntaskan Stunting dan Kemiskinan

Share this article
BPD di Bone Bolango Diminta Dukung Tuntaskan Stunting dan Kemiskinan
Bupati Bone Bolango, Merlan Uloli ketika foto bersama dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango usai kegiatan.

Hargo.co.id, GORONTALO – Bupati Bone Bolango, Merlan S. Uloli meminta seluruh BPD di daerah itu untuk mendukung tekad Pemerintah dalam menangani persoalan kemiskinan dan stunting.

Berita Terkait:  Ini Penjelasan Kepala Dikes Bone Bolango Soal Isu Tagihan Hotel yang Belum Terbayar

Hal ini disampaikannya saat membuka training optimalisasi peran pemerintah desa dan BPD dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa di Hotel Aryaduta Manado, Jumat (7/6/2024).

Merlan Uloli mengatakan, menurunkan angka kemiskinan dan stunting di Bone Bolango merupakan program prioritasnya. Dirinya, kata Merlan, tidak ingin meninggalkan bonus demografi anak stunting di masa pemerintahannya.

Berita Terkait:  Rangkaian Kegiatan Peringatan HUT ke-79 RI di Bone Bolango: Ada Konser Ungu

“Saya ingin kemiskinan, stunting, dan gizi buruk ini harus dibantu melalui prorgam kakanda yang sudah berjalan ditengah keterbatasan anggaran,” kata Merlan.

“Karena itu, ketahanan pangan didesa harus memprioritaskan program kakanda berdasarkan data by name by adress,”tegasnya.

Berita Terkait:  Merlan Bagikan Bantuan Benih Padi dan Jagung Hibrida ke Petani

Dirinya mengungkapkan, pihak Pemerintah Daerah juga telah membentuk Satgas Pelayanan Masyarakat Miskin di Mall Pelayanan Publik dan mengaktifkan Auditorium Bone Pesisir. Satgas ini akan melayani masyarakat yang jauh lokasinya.

“Dengan komitmen dan istiqomah ini insya allah Bone Bolango menjadi yang pertama keluar dari stunting dan kemiskinan di Indonesia”ungkapnya.

Berita Terkait:  Kemendagri Terbitkan Surat Pemberhentian Hamim Pou Sebagai Bupati

Ditempat yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Paudah juga menjelaskan terkait tantangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kedepannya.

Dimana, kata Paudah, tantangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kedepan ialah

posisi desa yang saat ini adalah bagian dari penyelenggaraan pemerintahan di republik dan mensuport pemerintah kabupaten kota.

Berita Terkait:  Bawaslu-Pemkab Bone Bolango Sepakati NPHD Rp 9 Miliar

“BPD harus bisa bersinergi dengan kepala desa dalam menyusun program prioritas. Karena itu, kedepannya harus ada sinergi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten hingga desa dalam mekanisme perencanaan anggaran,” tandasnya.(*) 

Berita Terkait:  Merlan: Anggaran Penanganan Stunting Jangan Hanya Habis untuk Rapat