Hargo.co.id, GORONTALO – Belum lama dirundung kabar tak mengenakkan lantaran kebijakan pemerintah pusat yang pada akhirnya dibatalkan, kini tenaga honorer di Gorontalo kini mulai ‘diteror’ dengan isu pemangkasan gaji.
Seperti halnya di salah satu daerah di Provinsi Gorontalo, tenaga honorernya tengah galau gegara gaji mereka dipangkas sebesar 60 persen di empat bulan terakhir tahun anggaran 2023.
Kabar ini tentu membuat honorer yang bertugas di pemerintah daerah lain ikut galau. Sebab, informasi yang beredar, seluruh pemerintah daerah di Gorontalo tengah berhemat karena harus membiayai dana Pilkada 2024. Belum lagi dengan daerah yang harus membayar pinjaman hutang dana PEN ke PT. SMI, sehingga salah satu solusi yang harus ditempuh adalah pemangkasan gaji honorer.
Beruntung bagi honorer di lingkup Pemerintah Kota Gorontalo,
solusi pemangkasan upah para pegawai non aparatur sipil negara itu,
tak menjadi bagian dari solusi pemerintahan dari Marten Taha dan Ryan F. Kono.
“Sesuai instruksi dari pak wali kota kepada kami, gaji tenaga honorer jangan pernah di potong. Gaji para honorer tetap di bayar full hingga akhir tahun 2023 nanti,” ungkap Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo, Nooryanto, Rabu (1/11/2023).
Tidak hanya itu saja, kata Nooryanto, gaji para honorer telah dialokasikan pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2024 yang saat ini rancangannya tengah dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan badan anggaran (Banggar) DPRD Kota Gorontalo.
“Aman sampai akhir 2023 dan sudah dianggarkan juga tahun 2024,” tulis Nooryanto pada pesan singkat aplikasi WhatsApp yang dikirimkan ke awak media.
Ia mengungkapkan, besaran alokasi anggaran setiap bulan untuk gaji honorer adalah Rp. 3,5 miliar. Dana ini, ucap Nooryanto, bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) Kota Gorontalo.
“Tahun 2024 angkanya juga tetap sama. Untuk itu, saya harap kepada OPD (Organisasi perangkat daerah) terkait tidak menambah tenaga honorer baru di tahun 2024,” harap Nooryanto.
Perhatian Pemerintah Kota Gorontalo terhadap para honorer tidak hanya dari alokasi anggaran gaji saja,
namun para honorer juga terus didorong dan didukung untuk mengikuti pengalihan menjadi
pegawai pemerintah dengan kontrak kerja (P3K) dan juga menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan pada UU ASN yang baru.(*)
Penulis: Rendi Wardani Fathan
