Hargo.co.id, GORONTALO – Ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) di fasilitas kesehatan menjadi perhatian Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Boalemo. Pembenahan tata kelola logistik terus didorong agar kebutuhan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dapat terpenuhi secara tepat.
Kepala DPPKBP3A Kabupaten Boalemo, Dr. Robert Pauweni, S.K.M., M.Si., menegaskan bahwa
pengelolaan persediaan kontrasepsi harus ditopang pencatatan yang akurat dan pelaporan secara berkala.
Langkah ini penting untuk mengantisipasi kekurangan stok sekaligus mencegah penumpukan barang yang berisiko kedaluwarsa.
Menurut Robert, kesesuaian antara data persediaan dan kebutuhan pelayanan menjadi salah satu faktor penentu kelancaran distribusi Alokon di setiap fasilitas kesehatan.
“Pengelolaan Alokon harus didukung data yang akurat dan diperbarui secara berkala. Kita perlu memastikan persediaan di fasilitas kesehatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan, sehingga risiko kekurangan stok maupun penumpukan barang yang berpotensi kedaluwarsa dapat diantisipasi,” ungkapnya.
Upaya pembenahan tersebut dibahas dalam Diskusi Partisipatif dan Pembinaan Penguatan Tata Kelola Alokon yang berlangsung di Aula DPPKBP3A Kabupaten Boalemo, Senin (19/10/2026).
Dalam kegiatan itu, peserta mendapat penguatan mengenai optimalisasi Sistem Informasi Rantai Pasok Alokon (SIRIKA). Sistem ini digunakan untuk mendukung pemantauan logistik, mulai dari proses penerimaan, penyimpanan hingga penyaluran kontrasepsi ke fasilitas pelayanan kesehatan.
Melalui pencatatan yang lebih tertib, pengelola diharapkan dapat mengetahui kondisi persediaan secara lebih akurat. Informasi tersebut menjadi dasar untuk memperkirakan kebutuhan, mengatur distribusi, serta mengantisipasi potensi kendala dalam pemenuhan logistik KB.
Pembahasan juga mencakup keterkaitan SIRIKA dengan Sistem Informasi Keluarga (SIGA).
Sinkronisasi kedua sistem tersebut dinilai penting agar data persediaan Alokon dapat selaras dengan informasi pelayanan KB,
sehingga perencanaan kebutuhan dan evaluasi distribusi bisa dilakukan secara lebih terarah.
Selain penguatan sistem informasi, kegiatan ini menjadi ruang koordinasi bagi pengelola program KB dan bidan penanggung jawab pelayanan KB dari fasilitas kesehatan se-Kabupaten Boalemo. Mereka membahas penyamaan pemahaman mengenai definisi operasional, mekanisme pelaporan, serta koordinasi antarpengelola dan instansi terkait.
Kegiatan dibuka oleh Sekretaris BKKBN Provinsi Gorontalo, Effendi Korompot, S.H., M.Si.,
bersama Ketua Tim Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR), Anna Panigoro, S.H., M.Pd.
Turut hadir perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo serta jajaran pengelola data dan logistik KB.
Melalui pembinaan tersebut, DPPKBP3A Boalemo berharap pengelolaan Alokon semakin akuntabel dan mampu menjamin ketersediaan kontrasepsi sesuai kebutuhan masing-masing fasilitas kesehatan.
Tata kelola rantai pasok yang baik diharapkan tidak berhenti pada ketertiban administrasi, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap keberlangsungan pelayanan KB. Dengan dukungan data yang akurat dan koordinasi yang kuat, akses masyarakat terhadap layanan KB yang berkualitas diharapkan tetap terjaga.(Rls)
