Hargo.co.id, GORONTALO – Kondisi infrastruktur di Kabupaten Boalemo kembali menjadi sorotan.
Jembatan penghubung antara Desa Harapan dan Desa Sukamaju (RT 15) dilaporkan roboh dan hingga kini belum mendapat penanganan dari pihak terkait.
Peristiwa tersebut memicu kritik dari Ketua Umum Aliansi Mahasiswa dan Pelajar Kawasan Paguyaman Raya Gorontalo (AMPKPRG), Rivandi Abdullah.
Ia mempertanyakan kejelasan realisasi anggaran sebesar Rp56,6 miliar dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang disebut-sebut dialokasikan untuk pembangunan lima jembatan.
Jembatan yang roboh itu diketahui merupakan akses vital bagi masyarakat, terutama untuk aktivitas sehari-hari, distribusi hasil pertanian, hingga pemenuhan kebutuhan pokok.
Akibatnya, mobilitas warga lumpuh dan mereka terpaksa mencari jalur alternatif yang lebih jauh serta berisiko.
Rivandi menilai kondisi tersebut bertolak belakang dengan klaim alokasi anggaran miliaran rupiah yang sebelumnya disampaikan ke publik.
Hingga saat ini, kata dia, belum terlihat realisasi nyata di lapangan, khususnya pada titik jembatan yang telah roboh.
“Dana Rp56,6 miliar itu disebut untuk pembangunan lima jembatan, tetapi hingga kini belum ada kejelasan. Sementara jembatan penghubung Desa Harapan dan Sukamaju sudah roboh dan belum ditangani,” ujarnya.
Ia juga menyoroti minimnya transparansi dari pemerintah daerah dan DPRD Boalemo terkait penggunaan anggaran tersebut.
Menurutnya, jika anggaran tahun 2026 benar-benar tersedia, seharusnya sudah ada kepastian terkait lokasi pembangunan serta waktu pelaksanaannya.
Lebih lanjut, Rivandi mendesak pemerintah daerah bersama DPRD Boalemo segera mengambil langkah konkret, termasuk menurunkan tim teknis untuk penanganan darurat di lokasi.
“Kami butuh tindakan nyata, bukan sekadar narasi. Akses antara Desa Harapan dan Sukamaju sangat vital bagi masyarakat,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pemerintah daerah terkait realisasi anggaran maupun rencana penanganan jembatan tersebut. Sementara itu, warga masih harus menghadapi kesulitan akibat terputusnya akses utama antar desa. (Mg-01)
