Hargo.co.id, GORONTALO – Keberadaan Pelabuhan Lalape di Desa Trikora Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato yang dibangun oleh PT Biomasa Jaya Abadi (BJA) berkontribusi besar terhadap perekonomian masyarakat sekitar.
Dari aktivitas tenaga bongkar muat (TKBM) saja memberikan Rp 700 juta – 800 juta per bulan kepada pekerja yang merupakan warga sekitar.
Umar Polumulo, Kepala Desa Trikora, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato mengatakan dengan adanya Pelabuhan Lalape BJA, sangat membantu masyarakat khususnya untuk pembukaan lapangan pekerjaan.
Sebagian besar masyarakat dari desa Trikora dan desa sekitar di Popayato bekerja disitu sebagai buruh, teknik, petugas keamanan dan lainnya.
“Alhamdulilah, dengan adanya Pelabuhan Lalape, perekonomian masyarakat disini terbantu. Perputaran uang tiap bulan Rp 700-800 juta dari jasa TKBM, dulu belum ada sumber pendapatan itu,” kata Umar.
Dia pun merinci, warganya yang bekerja sebagai tenaga bongkar muat di Pelabuhan Lalape, bisa mendapatkan penghasilan Rp6 juta perorangnya dari setiap kapal yang datang.
Kedatangan kapal setiap 15 hari sekali, atau 2 kali sebulan, biasanya dibantu oleh sekitar 60 orang tenaga bongkar muat.
“Jadi kalau 1 orang tenaga bongkar muat bisa mendapatkan Rp 6 juta per kedatangan kapal dikali 60, dikali 2 (untuk sebulannya), berarti pendapatan dari tenaga bongkar muat saja mencapai Rp 720 juta sebulan. Ini hanya dari TKBM, belum dari pendapatan security, teknisi bahkan pedagang-pedagang di wilayah Pelabuhan,” terang Umar.
Dengan pendapatan tersebut, warga yang merupakan pekerja di Pelabuhan Lalape sudah memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan sudah bisa membeli motor.
Sebelumnya mereka kesulitan hanya sekedar untuk kebutuhan sehari-hari. Ini mengurangi tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan tingkat kejahatan.
“Dulu pemuda nganggur nongkrong, banyak pencurian, sekarang tidak lagi, mereka ada aktivitas yang menghasilkan,
sehingga meningkatkan keamanan dan perekonomian masyarakat,” jelas Umar.
Umar pun menambahkan dengan hadirnya Pelabuhan PT. BJA, nyata memberikan dampak peningkatan sosial ekonomi yang nyata atas kemampuan daya beli masyarakat yang berpengaruh terhadap pemenuhan giji keluarga, relevan terhadap mengatasi masalah pendidikan, kesehatan dan stunting.
Wisata Lalape
Umar pun heran ada pemberitaan yang menyebutkan keberadaan Pelabuhan Lalape mengganggu pariwisata di tempat tersebut.
“Saya juga bingung, keberadaan Pelabuhan kok mengganggu? Wisatanya Itu kan tetap ada, tapi memang kurang pengunjungnya, ini karena kita lihat daya tariknya, apakah diminati pengunjung. Seharusnya kalau ingin pengunjung kesitu, bikin apa kesitu.
Dia menjelaskan pariwisata di sekitar Pelabuhan Lalape itu milik daerah, aparat desa dan Perusahaan tidak bisa ikut campur, hanya Pemerintah Daerah yang berwenang.
“Dari awal sampai sekarang hanya begitu-begitu saja. Bahkan kami sempat minta desa akan kelola,
tetapi kami dibebani Rp25 juta per tahun untuk disetor ke Pemda, sementara kami tidak tahu bagaimana perkembangannya.
Jadi ini tidak ada kaitannya dengan Perusahaan. Harusnya Masyarakat mendukung keberadaan Pelabuhan Lalape ini dan sama-sama menjaganya,” kata Umar.
Bahkan pihak PT. BJA sudah membangunkan jalan akses ke wisata Lalape yang tadinya belum ada dan juga merehab pos wisata Lalape.
“Jadi sangat jelas peran dan dukungan Perusahaan atas keberadaan dan kemajuan wisata Lalape,” tutup Umar.(*)