Hargo.co.id, GORONTALO – Reformasi birokrasi yang terus digaungkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dapat mewujudkan good governance.
“Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah upaya untuk mendorong pemerintahan yang lebih berdaya guna dalam melaksanakan pembangunan nasional sesuai cita-cita bangsa,” kata Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, ketika diwawancarai sejumlah wartawan baru-baru ini.
Ia mengemukakan, birokrasi pemerintah dapat diibaratkan sebagai mesin penggerak pembangunan dan pelayanan publik.
Sehingga, untuk memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat,
diperlukan birokrasi yang transparan, akuntabel, memiliki visi bekerja yang baik, serta bebas dari KKN.
“Untuk mewujudkan model birokrasi tersebut, maka dapat dimulai dengan penempatan pimpinan di setiap perangkat daerah sebagai top leader melalui sistem seleksi yang dilaksanakan secara profesional dan proporsional,” tandas Marten.
“Seleksi terbuka yang telah dilaksanakan merupakan mekanisme yang harus ditempuh
untuk menghasilkan pejabat pimpinan tinggi pratama yang berkualitas
dan memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama,” tambah wali kota dua periode itu.
Kualitas dan kompetensi, lanjut Marten, menjadi sangat penting untuk dimiliki karena sebagai top leader,
seorang pejabat pimpinan tinggi pratama akan membawahi berbagai bentuk karakter bawahan yang apabila tidak diayomi, dinaungi, bahkan dibimbing,
maka akan berpotensi menimbulkan konflik secara internal yang dapat berimbas pada tidak optimalnya program kerja perangkat daerah.
“Contohnya urusan pemerintahan dalam bidang sosial merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar,
sehingga program-program dalam bidang sosial wajib dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan,” tutup Marten.(*)
Penulis: Rendi Wardani Fathan
