Hargo.co.id, GORONTALO – Tahun 2025 menjadi etalase penting bagi arah kepemimpinan Provinsi Gorontalo. Di tengah dinamika ekonomi nasional dan tekanan global, pemerintahan Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie (GAS) menunjukkan kerja yang terukur, bukan sekadar retorika.
Ekonomi Tumbuh, investasi mengalir pertumbuhan ekonomi 5,71 persen pada 2025 dengan PDRB mencapai Rp58,98 triliun dan PDRB per kapita Rp47,48 juta bukan angka kecil bagi daerah dengan struktur ekonomi yang masih bertumpu pada sektor primer.
Di awal tahun 2026, turunnya angka kemiskinan menjadi capaian ciamik.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah penduduk miskin di Gorontalo pada September 2025 tercatat sebanyak 155,76 ribu jiwa atau 12,62 persen dari total penduduk.
Angka tersebut menurun sebesar 6,98 ribu orang dibandingkan kondisi Maret 2025 yang mencapai 162,74 ribu jiwa.
Secara persentase, tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan sebesar 1,25 persen, menandakan tren perbaikan kesejahteraan masyarakat Gorontalo dalam satu tahun terakhir.
Capaian ini menandakan adanya konsistensi dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong ekspansi.
Lebih menggembirakan, realisasi investasi hingga triwulan III 2025 menembus Rp4,05 triliun, melonjak 32,23 persen dibanding tahun sebelumnya.
Lonjakan ini mengindikasikan meningkatnya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Gorontalo. Stabilitas kebijakan, kemudahan perizinan, dan sinergi lintas sektor tampaknya mulai membuahkan hasil.
Tata Kelola Fiskal yang Kredibel Di ranah fiskal, capaian Pemprov Gorontalo patut diapresiasi. Peringkat pertama penyaluran transfer ke daerah tertinggi serta posisi ketiga tercepat pengajuan DAK Fisik dalam ajang Treasury Awards 2025 menunjukkan kapasitas manajerial yang semakin matang.
Penyerapan APBD 2025 yang mencapai 92,67 persen mempertegas bahwa perencanaan dan eksekusi anggaran berjalan efektif.
Tata kelola fiskal bukan sekadar soal angka serapan, tetapi tentang kecepatan dan ketepatan belanja publik menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dalam konteks ini, kinerja pemerintah daerah memberi sinyal positif bahwa disiplin anggaran mulai mengakar.
Kesejahteraan dan Keadilan Sosial Indikator kesejahteraan memperlihatkan tren membaik. Rasio Gini turun menjadi 0,383 pada September 2025, indikasi bahwa ketimpangan perlahan menyempit.
Kebijakan kenaikan UMP 2026 sebesar 5,7 persen menjadi Rp3.405.144 menunjukkan keberpihakan terhadap daya beli pekerja, sembari tetap menjaga iklim usaha.
Di sektor ketenagakerjaan, penghargaan nihil kecelakaan kerja (K3) bagi delapan perusahaan pada 2026 menjadi refleksi bahwa aspek keselamatan kerja mulai menjadi budaya, bukan sekadar kewajiban administratif.
Inflasi Terkendali, Pembangunan Terarah Keberhasilan menahan inflasi di angka 2,21 persen dan meraih TPID Awards 2025 menegaskan efektivitas koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah.
Stabilitas harga adalah fondasi penting bagi daya beli masyarakat dan kepastian usaha.
Pada saat yang sama, arah pembangunan tetap konsisten: peningkatan infrastruktur jalan untuk konektivitas, perluasan akses pendidikan melalui beasiswa, serta penguatan sektor agromaritim dan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal.
Fokus ini relevan dengan karakteristik Gorontalo sebagai daerah agraris-maritim.
Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi Indeks Reformasi Birokrasi yang naik menjadi 77,73 dan indeks SPBE mencapai 4,13 pada akhir 2025 menunjukkan kemajuan dalam tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Reformasi birokrasi yang efektif akan mempercepat layanan publik dan memangkas hambatan administratif.
Secara keseluruhan, capaian pemerintahan Gusnar dan Idah memperlihatkan keseimbangan antara stabilitas dan progresivitas.
Tantangan tentu masih ada, mulai dari diversifikasi ekonomi hingga peningkatan kualitas SDM.
Namun fondasi yang dibangun sepanjang 2025 memberi optimisme bahwa Gorontalo sedang bergerak pada jalur yang tepat: bertumbuh secara ekonomi,
membaik dalam tata kelola, dan berupaya lebih adil dalam distribusi kesejahteraan.
Pekerjaan rumah berikutnya adalah menjaga konsistensi, memperdalam dampak program, dan memastikan setiap angka statistik benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.(*)Â
