Example 728x250 Example 728x250
Gorontalo

Pemprov Gelar Pertemuan dengan Relawan Non Pemerintah, Diskusikan Mitigasi Bencana Alam

×

Pemprov Gelar Pertemuan dengan Relawan Non Pemerintah, Diskusikan Mitigasi Bencana Alam

Sebarkan artikel ini
Pemprov Gelar Pertemuan dengan Relawan Non Pemerintah, Diskusikan Mitigasi Bencana Alam
Penjabat Gubernur Gorontalo, Rudy Salahuddin (kiri) dalam pertemuan bersama sejumlah relawan non pemerintah dari berbagai elemen pada Minggu (14/7/2024).( Foto: Diskominfotik)

Hargo.co.id, GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo meggelar pertemuan dengan sejumlah relawan non pemerintah dari berbagai elemen pada Minggu (14/7/2024).

Berita Terkait:  Forum LLAJ Gorontalo Gelar Rakor, Bahas Penyalahgunaan Terowongan GORR

badan keuangan

Pertemuan yang berlangsung di Aula Rujab Gubernur itu bertujuan untuk mendiskusikan rencana aksi mitigasi bencana alam, baik disaat kejadian maupun sesudahnya.

“Sebenarnya pemerintah sudah memiliki beberapa rencana aksi yang akan ditindaklanjuti Bersama OPD terkait,” kata Penjabat Gubernur Gorontalo, Rudy Salahuddin pada pertemuan tersebut.

Berita Terkait:  Kadinkes Provinsi Gorontalo Jelaskan Pentingnya Pencegahan Stunting

badan keuangan

“Namun mendengar beberapa masukan, mungkin kita butuh membentuk kembali tim kecil dari para relawan dan OPD terkait agar rencana aksi ini dapat kita formulasikan,” lanjut Rudy.

Dalam pertemuan tersebut, Rudy Salahuddin juga mengapresiasi kinerja para relawan dalam membantu pemerintah selama tanggap darurat bencana.

Berita Terkait:  Resmi Dilantik, Sila Nurainsyah Botutihe Jadi Perempuan Pertama yang Memimpin Gorontalo Utara

Pemerintah Provinsi Gorontalo juga meminta masukan dari para relawan untuk penyusunan rencana aksi yang dinilainya saat ini belum terintegrasi.

“Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih sebesar-besarnya atas bantuan dari teman teman relawan

yang sangat membantu kami di pemerintah provinsi,” kata Penjagub.

Berita Terkait:  Kejar Target Nasional, Dukcapil Terus Maksimalkan Pelayanan Aktivasi IKD

Beberapa hal yang mengemuka dalam pertemuan tersebut diantaranya menyangkut edukasi dini di lembaga pendidikan formal, terkait pencegahan maupun penaggulangan bencana.

Selain itu, peningkatan kapasitas relawan dalam penanganan bencana juga dianggap sangat penting untuk memiliki langkah yang sama dengan pemerintah.

Berita Terkait:  Dana Desa Harus Dioptimalkan untuk Pemberdayaan Masyarakat

“Saat ini kami melalui BPBD sedang memetakan potensi kerawanan bencana dan sarana dan prasarana yang dimiliki, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat,” imbuhnya.

Hal lainnya yang telah tersusun di rencana aksi yakni berkaitan dengan pemulihan psikologi masyarakat dan rehabilitasi infrastruktur.

Berita Terkait:  Melalui Rapimnas 2023, Al Khairaat Didorong Ciptakan Guru dan Murid Berkualitas

Terkait dengan masa tanggap darurat, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menetapkan hingga

tanggal 29 Juli 2024 untuk bencana banjir dan tanah longsor.

“Kami berharap dalam periode tersebut, evakuasi hingga penyerahan bantuan kepada korban yang terdampak dapat ditindaklanjuti hingga pasca bencana,” tandasnya.(Rilis) 

Berita Terkait:  GAPKI Wilayah Sulawesi Gelar Rakercab dan FGD Penetapan Harga TBS