Hargo.co.id, JABAR – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Kegiatan strategis ini dihadiri oleh seluruh kepala daerah serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia.
Pemerintah Provinsi Gorontalo turut hadir dalam agenda nasional tersebut. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail tampak hadir bersama Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie.
Keduanya didampingi unsur Forkopimda Provinsi Gorontalo, antara lain Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Widodo, Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo Riyono, Danrem 133/Nani Wartabone Brigjen TNI Hardo Toga Parlindungan Sihotan, Kepala BIN Daerah Gorontalo Khairul Amir, serta Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili.
Rakornas secara resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045.”
Tema tersebut menegaskan pentingnya keselarasan arah pembangunan nasional antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa keberhasilan program strategis nasional sangat bergantung pada kekompakan dan sinergi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Seluruh kebijakan dan program, kata Presiden Prabowo, harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Usai mengikuti Rakornas, Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie menyampaikan bahwa arahan Presiden menegaskan komitmen bersama seluruh kepala daerah dan Forkopimda untuk mendukung penuh pelaksanaan program nasional di daerah masing-masing.
“Rakornas hari ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden dan dihadiri seluruh kepala daerah serta Forkopimda. Kami mendapatkan arahan terkait program-program strategis nasional yang seluruhnya bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Idah Syahidah.
Ia mengungkapkan, salah satu perhatian utama Presiden dalam Rakornas tersebut adalah persoalan pengelolaan sampah. Presiden menilai masalah sampah berpotensi menimbulkan bencana lingkungan dan gangguan kesehatan apabila tidak ditangani secara serius dan berkelanjutan.
“Presiden menegaskan bahwa penanganan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program ini merupakan salah satu prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sebagai investasi sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
“Program MBG ini adalah program nasional yang harus kita dukung bersama. Memang masih membutuhkan penyesuaian karena merupakan program baru, namun tujuannya sangat mulia untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia,” kata Idah Syahidah.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga mengingatkan para kepala daerah agar senantiasa menjaga integritas
dan menjauhi segala bentuk tindakan yang merugikan masyarakat, termasuk praktik korupsi.
Kepala daerah diminta menjalankan amanah rakyat dengan mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Rakornas ini diharapkan menjadi momentum penguatan koordinasi dan konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah
dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.(Rls)
