Hargo.co.id, GORONTALO – Upaya percepatan penurunan stunting kembali menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Hal itu bisa dilihat dalam Rapat Koordinasi Teknis Pencegahan dan Penurunan Stunting Tahun 2025 yang berlangsung di Hall Room Manna Bakery & Cafe, Selasa (2/12/2025). Dimana, Wakil Gubernur Idah Syahidah yang membuka kegiatan itu, mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat langkah bersama dari tingkat provinsi hingga desa.
Dalam penyampaiannya, Idah menegaskan pentingnya perhatian sejak dini terhadap kesehatan remaja, terutama remaja putri.
“Kita harus sosialisasikan remaja ini perlu minum vitamin tambah darah, karena kekurangan darah saat remaja bisa berdampak pada anak yang mereka lahirkan nanti,” ujarnya di hadapan peserta rakor.
Idah juga menekankan bahwa kesiapan generasi Gorontalo tidak hanya ditentukan oleh pelayanan gizi, tetapi juga edukasi berkelanjutan.
Ia menyebut remaja sering luput dari perhatian dalam program pencegahan stunting.
“Setiap anak putri harus setelah masa berhalangan harus minum obat tambah darah. Ini tanggung jawab kita bersama,” tambahnya.
Sorotan lain datang dari pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam beberapa kunjungannya, Idah mendapati praktik pendistribusian makanan yang belum tertib mulai dari penempatan makanan yang tidak sesuai standar hingga keterlambatan pembagian yang membuat kualitas hidangan menurun.
Salah satu temuan yang ia sampaikan terjadi saat meninjau penyaluran bantuan di salah satu kelurahan di Kota Gorontalo. Ia menjumpai menu MBG yang masih tersimpan hingga sore hari.
“Jenis makanan seperti ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Saya buka, baunya sudah berbeda,” ungkap Idah.
Dia menyebut situasi tersebut perlunya pengawasan yang lebih disiplin dari pihak sekolah dan instansi teknis.
Melalui rakor ini, Idah berharap seluruh instansi memiliki pemahaman dan langkah kerja yang seragam dalam upaya menurunkan stunting.
Ia menutup penyampaiannya dengan mengajak seluruh pihak memperkuat koordinasi.
“Ini adalah PR kita bersama dari tingkat provinsi sampai desa. Jangan ada lagi pendistribusian yang salah,” katanya.(Alw)
