Hargo.co.id, GORONTALO – Program Kemitraan Australia-Indonesia Sinergi dan Kolaborasi untuk akselerasi layanan dasar (SKALA) resmi diluncurkan.
Peresmian ditandai dengan pemukulan alat musik polo palo di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo, Rabu (11/10/2023).
Pemukulan alat musik tersebut dilakukan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Budiyanto Sidiki bersama Konsul Jenderal Australia di Makassar Mr. Todd Dias.
SKALA bertujuan untuk mendukung pengurangan kemiskinan dan ketimpangan melalui peningkatan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan.
Program ini juga berfokus pada penguatan elemen strategis pada sistem pemerintahan daerah. Seperti manajemen keuangan publik dan standar pelayanan minimal (SPM).
Adapula perencanaan dan penganggaran, serta penguatan perspektif dan pengarusutamaan GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial).
“Pola kemitraan melalui program SKALA ini hadir untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemberian layanan dasar di Provinsi Gorontalo,” kata Budi.
“Kita perlu bersyukur Gorontalo menjadi satu dari delapan pemda provinsi di Indonesia yang terpilih,” sambungnya.
Ia menilai pemenuhan layanan dasar ini menjadi hal penting karena perannya sebagai sebuah upaya untuk menjamin ketersediaan akses bagi masyarakat.
Terkait dengan hal tersebut, kata Budi, pemenuhan layanan dasar juga menjadi tolak ukur kinerja pemerintah.
Terlebih melihat berbagai indikator kinerja pembangunan Provinsi Gorontalo masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup banyak.
Diantaranya seperti kemiskinan pada angka 15,15 persen, kemiskinan ekstrem 4,28 persen, dan IPM 69,81 persen.
Ada juga pada sektor kesehatan untuk angka prevalensi tengkes yang masih berada di atas nasional 23,8 persen. Juga angka Kematian Ibu sebanyak 52 kasus dan angka Kematian Bayi sebanyak 228 kasus.
“Kondisi dan pencapaian tadi menjadi pertanda bahwa masih ada permasalahan dalam manajemen dan tata kelola penyelenggaraan pelayanan dasar,” ungkapnya.
Budi juga menambahkan, tidak terpenuhnya akses dan kualitas layanan dasar ini turut menjadi penghambat dalam proses pembangunan daerah.
Oleh karena itu, penetapan Provinsi Gorontalo sebagai lokus Program SKALA diharapkan dapat mendorong target pembangunan yang capaiannnya belum optimal.
Terlebih khususnya yang berkaitan dengan layanan dasar.
Diketahui, program kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Australia diampuh oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.
Rencana kerja akan dilaksanakan selama delapan tahun dan dibagi menjadi dua fase.
Fase pertama pada Januari 2023 – December 2026, dan fase kedua pada Januari 2027 – September 2030.(*)
Penulis: Sucipto Mokodompis
