Hargo.co.id, GORONTALO – Dugaan pungutan liar (pungli) dalam pelayanan Samsat Kabupaten Gorontalo mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Gorontalo. Gubernur Gorontalo memanggil Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Gorontalo, Danial Ibrahim, Rabu (7/10/2026).
Tim Komunikasi Pemerintah Provinsi Gorontalo, Noval Abdussamad, membenarkan adanya pemanggilan tersebut. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci materi pembahasan antara gubernur dan Kepala Bapenda.
“Iya benar. Dipanggil,” ujar Noval singkat saat dikonfirmasi media ini melalui telepon seluler.
Noval mengatakan, sejak dilantik tahun lalu, Gubernur Gorontalo telah menegaskan komitmen terhadap profesionalisme, akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik.
Terkait dugaan pungli di Samsat Kabupaten Gorontalo, gubernur meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mengambil langkah untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai ketentuan.
“Pak Gubernur sudah menegaskan, tegakkan komitmen pemerintah, jangan ada lagi dugaan pungli di Samsat. OPD terkait untuk menyiapkan langkah strategis agar praktik pungli tidak terjadi,” ungkapnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Bapenda Provinsi Gorontalo langsung mendatangi UPTD Samsat untuk melakukan klarifikasi dan evaluasi terhadap proses pelayanan yang berlangsung.
Kepala Bidang Pengendalian Evaluasi Bapenda Provinsi Gorontalo, Suryanto Gobel, mengatakan pelayanan Samsat melibatkan sejumlah unsur dengan kewenangan masing-masing.
Menurutnya, pelayanan masyarakat di Samsat tidak hanya dilakukan Bapenda, tetapi merupakan kolaborasi antara Bapenda, Kepolisian dan Jasa Raharja.
“Setiap laporan yang masuk langsung dikoordinasikan sesuai dengan kewenangan masing-masing unsur,” jelas Suryanto.
Di sisi lain, Bapenda terus mendorong masyarakat memanfaatkan kanal pembayaran resmi dan transaksi non-tunai. Sejumlah layanan yang disiapkan antara lain SIGNAL, e-Samsat, QRIS dan EDC.
Selain pembayaran non-tunai, akses pelayanan juga diperluas melalui Samsat Mobile, Samsat Malam dan Gerai Samsat Menara. Langkah tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat sekaligus memperkecil ruang terjadinya transaksi di luar mekanisme resmi.
Evaluasi terhadap pelayanan di UPTD Samsat Kabupaten Gorontalo masih dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan dan arahan gubernur. Bapenda juga mengingatkan masyarakat untuk menggunakan kanal pembayaran resmi dalam setiap proses pelayanan Samsat. (Rls)
