Legislatif

Windra: RPJMD Pemersatu Visi-Misi Politik DPRD dan Kepala Daerah

×

Windra: RPJMD Pemersatu Visi-Misi Politik DPRD dan Kepala Daerah

Share this article
Windra: RPJMD Pemersatu Visi-Misi Politik DPRD dan Kepala Daerah
Anggota DPRD Gorut, Windra Lagarusu.

Hargo.co.id, GORONTALO – Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) harusnya menjadi ruang pemersatu antara visi politik DPRD dengan visi dan misi kepala daerah.

Berita Terkait:  APBD 2024 Kabgor Disahkan, Jayusdi: Dibahas Sesuai Mekanisme

Untuk mewujudkannya tidak cukup dengan pertemuan formal saja, namun juga perlu komunikasi yang intensif dengan para anggota DPRD melalui forum atau pertemuan.

Hal itu disampaikan aleg PKS DPRD Gorut, Windra Lagarusu saat menghadiri Forum Konsultasi Publik Rencana Awal RPJMD 2025-2030.

Berita Terkait:  Gugatan Pengelolaan Pulau Saronde di MA, Alhamid: Peluang Menang Pemkab Gorut Cukup Besar

Windra Lagarusu yang hadir dalam forum tersebut, mewakili unsur pimpinan, juga menegaskan soal pokok-pokok pikiran DPRD.

Menurutnya, sinergitas antara eksekutif dan legislatif harus ada.

Berita Terkait:  Jelang Idul Adha, Dinas Peternakan dan Keswan Diminta Perketat Pengawasan Hewan

Lebih lanjut dikatakan bahwa terhadap Pokir tersebut perlu untuk diluruskan. Berbicara pokir, itu bukan kepentingan para wakil rakyat, namun pokir berasal dari rakyat.

“Pada saat reses, ada aspirasi rakyat yang disampaikan kepada wakil rakyat. Artinya dalam konteks pembangunan, sejatinya pokir setara dengan program kepala daerah,” tegasnya.

Berita Terkait:  Dekot Desak Pemkot Gorontalo Segera Selesaikan Persoalan Aset Lahan yang Ditempati BSG

Sehingga perlu komunikasi, koordinasi dan juga kolaborasi pelaksanaan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh daerah dengan aspirasi yang disampaikan oleh anggota DPRD.

“Antara program prioritas daerah dengan aspirasi nyata rakyat yang disampaikan melalui DPRD perlu untuk disatukan. Mengingat juga perbedaan dinamika di masing-masing wilayah pemilihan,” jelas Windra Lagarusu.

Berita Terkait:  Seluruh Fraksi DPRD Kabgor Sepakat Bentuk Pansus Keuangan Daerah

Proses penyatuan tersebut, kata Windra Lagarusu, harus dilakukan saat pembahasan RPJMD. Selain itu, juga soal optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) menjadi perhatian dari DPRD, dengan meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampuh.

“Ini yang perlu digaris bawahi, pemerintah daerah harus mampu meningkatkan kemampuan fiskal terutama melalui objek-objek yang potensial dan telah ditentukan,” ujarnya.

Berita Terkait:  Ketua DPRD Kabgor Dorong Sensus Ekonomi 2026 Hasilkan Data Berkualitas untuk Pembangunan

Tentunya apa yang disampaikan tersebut kata Windra Lagarusu merupakan kepentingan rakyat,

dan sesuai dengan kelembagaan politik, maka pendekatan yang dilakukan juga merupakan pendekatan politik.

Berita Terkait:  Dekab dan Pemkab Boalemo Sepakati KUA-PPAS Perubahan 2025

Terhadap penyampaian tersebut, Bupati Gorontalo Utara menyambut baik dan menanggapi secara positif

atas keterlibatan aktif dalam rangka mensukseskan program pembangunan kedepan.(Alosius) 

Berita Terkait:  Pengembangan Pelabuhan Anggrek: Aleg Gorut Ingatkan PT. AGIT Soal Pemenuhan Hak Warga Terdampak