Hargo.co.id, GORONTALO – Banyaknya persoalan keuangan yang terjadi pada tahun anggaran 2024 membuat anggota panitia khusus (Pansus) DPRD Gorut, Windra Lagarusu sedikit bingung dan bertanya-tanya.
Pasalnya, dari pembahasan LKPJ bersama dengan para organisasi perangkat daerah (OPD) ternyata banyak tagihan yang tidak terbayarkan pada tahun anggaran 2024.
Windra Lagarusu dalam penjelasannya mengatakan bahwa kebingungan yang dialaminya terkait dengan apakah tagihan yang belum terbayarkan tersebut akan terhitung hutang atau akan hangus begitu saja.
“Banyak persoalan keuangan yang terjadi di tahun anggaran 2024. Terutama ada kegiatan yang telah dilaksanakan itu kemudian tidak terbayarkan,” ungkapnya.
Persoalan tersebut kemudian menurut Windra membuat pihaknya juga sedikit pusing dan bingung, hanya saja yang menjadi pertanyaan disini, apakah kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut kemudian tidak terbayarkan akan menjadi tanggungjawab siapa?
“Ini yang juga membuat kami pusing,” tegasnya.
Selain itu juga, yang belum jelas bagi pihaknya, kata Windra, apakah kegiatan yang tidak terbayarkan akan dimasukan dalam hutang beban untuk dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.
“Ini juga yang belum jelas bagi kami ya, apakah OPD memasukannya dalam beban hutang atau tidak,” ujarnya.
Sedikit informasi yang digali melalui aleg PKS yang masuk dalam Pansus LKPJ DPRD Gorut tersebut,
kebanyakan yang tidak terbayarkan pada tahun anggaran 2024 kemarin yakni makan minum dan ATK.
“Dari yang kita ketahui, kebanyakan yang belum dibayarkan yakni biaya makan minum dan ATK,” jelasnya.
Tentunya ini menjadi persoalan tersendiri kata Windra. Pasalnya yang belum dibayarkan adalah makanan, sesuatu yang telah dikonsumsi. Kemudian ATK, terkait dengan keperluan rutin kantor yang memang dibutuhkan. Pastinya ini akan menghambat kinerja dari OPD jika tidak diselesaikan.
“Dapat juga menjadi asumsi ketidak percayaan pihak ketiga terhadap pemerintah Gorut secara umum,
karena masih banyak yang tidak terbayarkan atau terhutang,” kata Windra.
Oleh karena itu, untuk kejelasan soal persoalan keuangan ini, pastinya akan dibicarakan dengan Badan Keuangan Daerah pada pembahasan LKPJ.
“Dalam artian soal apakah ini akan terbayarkan, ataukah menjadi hutang beban dan juga cara penyelesaiannya bagaimana,
tentu harus duduk bersama untuk dicarikan solusinya,” pungkas Windra Lagarusu.(Alosius)
