Hargo.co.id, GORONTALO – Pemerintah Kota Gorontalo menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 sebagai ruang dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat.
Forum yang berlangsung Jumat (6/2/2026) tersebut menjadi wadah penyampaian kritik, saran, dan gagasan dari berbagai elemen, mulai dari akademisi hingga pelaku UMKM. FKP RKPD kali ini menarik perhatian karena pola kepemimpinan yang ditunjukkan Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea.
Tidak sekadar hadir secara seremonial, Adhan memilih mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sejak pembukaan hingga forum ditutup. Ia menyimak langsung setiap masukan yang disampaikan peserta tanpa membatasi ruang diskusi.
Pendekatan tersebut mendapat respons positif dari kalangan akademisi. Salah satunya datang dari Sri Sutarni Arifin, S.Hut., M.Si, dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK), yang hadir sebagai perwakilan akademisi dalam forum tersebut.
Menurut Sri Sutarni, sikap wali kota yang bertahan hingga akhir kegiatan merupakan hal yang jarang ditemui dalam forum-forum perencanaan pembangunan daerah.
“Yang paling kami apresiasi, wali kota mengikuti forum sampai selesai dan mendengarkan semua masukan. Ini pengalaman yang belum pernah kami temui di forum diskusi sebelumnya,” ujarnya usai kegiatan.
Ia menilai, pelaksanaan FKP RKPD 2027 mencerminkan komitmen pemerintah kota untuk membangun perencanaan tanpa sekat,
sekaligus membuka ruang partisipasi yang luas bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku UMKM.
Sebagai akademisi di bidang perencanaan wilayah dan kota, Sri Sutarni juga menyampaikan sejumlah catatan penting dalam forum tersebut.
Salah satu isu yang menurutnya perlu menjadi perhatian serius pemerintah adalah peningkatan jumlah dan kualitas ruang terbuka hijau di Kota Gorontalo.
Ia menjelaskan, ruang terbuka hijau memiliki fungsi strategis, tidak hanya sebagai elemen estetika kota,
tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan.
“Ruang terbuka hijau sangat penting untuk menambah daerah resapan air sehingga dapat mengurangi risiko banjir, sekaligus meningkatkan kualitas udara. Karena itu, kami mendorong adanya peningkatan baik dari sisi jumlah maupun kualitasnya,” tutup Sri Sutarni.
FKP RKPD 2027 diharapkan menjadi fondasi perencanaan pembangunan Kota Gorontalo yang lebih partisipatif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.(Adv)
