Legislatif

Bahas Soal Anggaran, Komisi II Dekab Gorut bakal Rapat dengan OPD

×

Bahas Soal Anggaran, Komisi II Dekab Gorut bakal Rapat dengan OPD

Sebarkan artikel ini
Bahas Soal Anggaran, Komisi II Dekab Gorut bakal Rapat dengan OPD
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Gorut, Abdul Rahman Gobel.

Hargo.co.id, GORONTALO – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), rencananya dalam waktu dekat ini akan melaksanakan rapat koordinasi bersama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja mereka.

Berita Terkait:  Sistem Pelayanan Poli Mata di RSUD MM Dunda Harus Dirubah

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Gorut, Abdul Rahman Gobel saat berbincang dengan awak media ini, Selasa (8/4/2025).

“Rencananya Komisi Ii masih akan melaksanakan rapat koordinasi dengan OPD yang mnjadi mitra kerja,” ungkapnya.

Berita Terkait:  Dapat Tingkatkan Perekonomian Warga, DPRD Kabgor Apresiasi Pelaksanaan Pasar Malam

Koordinasi tersebut sangatlah penting kata Rahman, karena kondisi daerah yang saat ini kita ketahui bersama sedang terkendala dengan anggaran.

“Hal ini tentu akan sangat berpengaruh pada pembangunan daerah,” tegasnya.

Berita Terkait:  Pemkab Gorut Diminta Serius Terkait Gugatan Pengelolaan Pulau Saronde di MA

Sementara itu, OPD yang menjadi mitra kerja Komisi II, tentu tidak hanya tinggal diam dengan kondisi penghematan anggaran yang diterapkan. Pasti ada kebijakan atau trrobosan baik dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi.

“Terkait dengan hal tersebut, tentu sebagai mitra kerja harus mengetahui terkait dengan perkembangan dan kebijakan,” jelasnya.

Berita Terkait:  Frait Danial Tampung Usulan UMKM dan Nelayan saat Reses di Patoameme

Selain itu juga, hal ini dilakukan terkait dengan dukungan daerah terhadap program nasional.

“Seperti halnya program pangan atau ketahanan pangan tentu harus didukung oleh daerah melalui program yang terintegrasi,” ujarnya.

Berita Terkait:  Harga Bahan Pokok Mahal, Pemkab Gorut Diharap Gelar Pasar Murah

Sehingga apa yang menjadi kebijakan eksekutif tersebut, harus terkoordinasi dengan legislatif.

“Apa dan bagaimana pemerintah Gorut, itu harus berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku,” tandasnya.(Alosius) 

Berita Terkait:  Perubahan Anggaran, DPRD Gorut Gelar Sidang Paripurna Penyerahan Nota Kesepakatan