Legislatif

Bahas Soal Anggaran, Komisi II Dekab Gorut bakal Rapat dengan OPD

×

Bahas Soal Anggaran, Komisi II Dekab Gorut bakal Rapat dengan OPD

Share this article
Bahas Soal Anggaran, Komisi II Dekab Gorut bakal Rapat dengan OPD
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Gorut, Abdul Rahman Gobel.

Hargo.co.id, GORONTALO – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), rencananya dalam waktu dekat ini akan melaksanakan rapat koordinasi bersama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja mereka.

Berita Terkait:  Pansus Targetkan Ranperda BMD Gorut Disahkan Bulan Juli

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Gorut, Abdul Rahman Gobel saat berbincang dengan awak media ini, Selasa (8/4/2025).

“Rencananya Komisi Ii masih akan melaksanakan rapat koordinasi dengan OPD yang mnjadi mitra kerja,” ungkapnya.

Berita Terkait:  Bareng Ketua dan Pengurus PKS Gorut, Gustam Salurkan Bantuan untuk Warga Korban Banjir Tolinggula

Koordinasi tersebut sangatlah penting kata Rahman, karena kondisi daerah yang saat ini kita ketahui bersama sedang terkendala dengan anggaran.

“Hal ini tentu akan sangat berpengaruh pada pembangunan daerah,” tegasnya.

Berita Terkait:  DPRD Kabgor Surati Bupati, Minta Sekda Dinonaktifkan

Sementara itu, OPD yang menjadi mitra kerja Komisi II, tentu tidak hanya tinggal diam dengan kondisi penghematan anggaran yang diterapkan. Pasti ada kebijakan atau trrobosan baik dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi.

“Terkait dengan hal tersebut, tentu sebagai mitra kerja harus mengetahui terkait dengan perkembangan dan kebijakan,” jelasnya.

Berita Terkait:  Pembahasan KUA-PPAS 2026 Tanpa Kehadiran Ketua TAPD

Selain itu juga, hal ini dilakukan terkait dengan dukungan daerah terhadap program nasional.

“Seperti halnya program pangan atau ketahanan pangan tentu harus didukung oleh daerah melalui program yang terintegrasi,” ujarnya.

Berita Terkait:  Positif untuk Daerah, Hendra Nurdin Apresiasi Pelaksanaan TMMD di Ombulodata

Sehingga apa yang menjadi kebijakan eksekutif tersebut, harus terkoordinasi dengan legislatif.

“Apa dan bagaimana pemerintah Gorut, itu harus berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku,” tandasnya.(Alosius) 

Berita Terkait:  Gustam: Warga Ponelo Butuh Infrastruktur Jalan