Hargo.co.id, GORONTALO – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Boalemo mengusulkan kepada Dinas Kominfo agar anggaran untuk media disama ratakan.
Permintaan ini disampaikan melalui rapat pembahasan APBD Perubahan, bersama Dinas Kominfo.
Selain merata, para aleg yang duduk di Banggar juga bersepakat bahwa pembagian dana bagi insan pers harus lebih transparan dan adil.
Ketua DPRD Boalemo, Karyawan Eka Putra Noho, secara tegas menyatakan bahwa anggaran daerah, termasuk untuk media, harus sepenuhnya melayani kepentingan rakyat.
“Teman-teman pers harus kita hidupkan supaya bisa memberikan pemberitaan yang baik. Kalau ada kritik, tidak perlu kita marah. Yang penting jelas, dan ke depan harus diatur supaya tidak ada kecemburuan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Eka Putra secara spesifik meminta agar anggaran media yang selama ini melekat di DPRD tidak lagi dialihkan ke Dinas Kominfo. Ia bahkan mengusulkan agar Pers memiliki kewenangan penuh dalam mengelola dana tersebut.
”Kalau perlu, biarkan mereka yang mengaturnya dan Kominfo hanya sebagai pengontrol saja,” cetusnya.
Ia menekankan bahwa langkah ini untuk memastikan wartawan di daerah tidak hanya menjadi penonton di rumahnya sendiri.
Pernyataan Eka ini didukung oleh Ketua Fraksi Demokrat, Hardi Syam Mopangga, yang menggarisbawahi pentingnya pemerataan.
“Kalau ada 31 media, maka semuanya harus terakomodasi. Jangan sampai ada yang tidak kebagian. Itu tidak adil,” tegas Hardi.
Sebagai hasilnya, seluruh anggota Banggar DPRD Boalemo sepakat bahwa pembagian anggaran media harus dilakukan secara merata untuk seluruh insan pers di Boalemo.
Keputusan ini diharapkan dapat menciptakan iklim pers yang lebih sehat dan profesional,
serta memperkuat fungsi media sebagai pengawas jalannya pemerintahan dan penyalur aspirasi masyarakat.(Rls)
