Hargo.co.id, GORONTALO – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Roman Nasaru menilai pemerintah daerah setempat tak komitmen dalam menjalankan program pemerintahan.
Alasan Roman menyatakan hal itu, karena menurutnya banyak program yang telah disahkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), tapi tidak direalisasikan.
”Dari segi perencanaan hingga sudah ditetapkan, tetapi herannya pada akhirnya tidak terlaksana atau dieksekusi. Padahal ini sudah diketuk di APBD,” ungkap Roman Nasaru.
Roman meminta hal yang sama tak terjadi pada tahun ini. Ditegaskannya, kalaupun ada perubahan harusnya dikonfirmasi kembali oleh pemerintah daerah ke DPRD. Karena, Roman mengaku, akhir-akhir ini pihaknya diganggu dengan peraturan PMK 212.
Dimana, sudah dilakukan pembahasan tetapi muncul PMK baru, menganggu apa yang sudah dibahas dan tetapkan.
”Kami inginkan jika ada perubahan dan tidak ada seharusnya untuk melakukan pembahasan, seharusnya dilakukan komunikasi atau pemberitahuan pada pihak DPRD,” jelas Roman.
”Contohnya banyak. Sebut saja jalan di Desa Owalanga, Kecamatan Bongomeme yang disepakati anggaran sebesar Rp 2,7 miliar. Kenyatannya tidak demikian dan masih banyak lagi contohnya, yang membuat antara pemerintah daerah tidak melakukan komunikasi yang baik dengan DPRD,” ketus aleg dapil batudaa cs ini.(*)
Penulis: Deice
